BANDUNG BARAT. 3 Januari 2026 Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Raup, menyampaikan refleksi awal tahun 2025 hingga 2026 terkait arah kepemimpinan daerah. Dalam pandangannya, kemajuan Kabupaten Bandung Barat tidak boleh berjalan stagnan, melainkan harus terus bergerak maju melalui kepemimpinan yang terbuka, responsif, dan kolaboratif.
M. Raup berharap Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dapat semakin membuka diri terhadap seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keterbukaan menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga.
“Pemerintah daerah perlu hadir sebagai pendengar yang baik. Aspirasi dan keluhan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujar M. Raup dalam keterangannya.
Ia menekankan, mendengarkan aspirasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional seorang kepala daerah. Dengan komunikasi dua arah yang sehat, masyarakat akan merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan.
Selain itu, M. Raup juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta proses pengambilan keputusan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Transparansi adalah kunci. Ketika masyarakat memahami bagaimana anggaran dikelola dan kebijakan ditetapkan, maka kepercayaan akan tumbuh secara alami,” katanya.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah partisipasi masyarakat. M. Raup menilai, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif apabila melibatkan peran aktif warga, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
Secara normatif, tugas seorang bupati memang mencakup berbagai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan regulasi dan praktik pemerintahan, kepala daerah bertanggung jawab menampung aspirasi masyarakat, menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, bupati juga memimpin penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan, serta membangun kolaborasi dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Melalui refleksi ini, Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat berharap kepemimpinan daerah ke depan semakin inklusif dan adaptif. Dengan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik yang kuat, Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu tumbuh sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
NARASUMBER PEWARTA: KETUA POKJA WARTAWAN KBB M. RAUP/ TIM RED POKJA KBB. EDITOR RED : LIESNA EGHA.