Bandung, Jawa Barat, 9 Januari 2026. Suasana harap dan cemas menyelimuti keluarga Wakil Wali Kota Bandung yang kini menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Bandung pada Jumat (9/1), perwakilan keluarga menyatakan komitmen penuh untuk menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Mereka mengungkapkan harapan agar penanganan perkara berlangsung tepat, adil, dan transparan, tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bandung.
“Kami dari pihak keluarga mengikuti proses hukum yang ada dan berharap dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik, tepat, dan transparan,” ujar salah seorang anggota keluarga, menegaskan sikap kooperatif pihaknya. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.
Di balik sikap pasrah kepada proses hukum, terselip kekhawatiran mendalam terhadap dampak yang mungkin timbul terhadap pemerintahan kota. Keluarga dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan utama pemerintahan berada di tangan Wali Kota. Mereka mengakui bahwa kewenangan Wakil Wali Kota bersifat terbatas dan pengalaman di lingkup eksekutif yang belum genap satu tahun membuat pemahaman mereka terhadap dinamika pemerintahan masih perlu didalami.
“Kami berharap proses hukum ini tidak sampai mengganggu jalannya birokrasi maupun roda pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun eksekutif secara keseluruhan,” lanjut pernyataan keluarga tersebut. Harapan ini relevan mengingat stabilitas pemerintahan daerah sangat penting untuk menjaga kontinuitas pembangunan dan pelayanan publik. Data Ombudsman Republik Indonesia per 2025 menunjukkan bahwa kelancaran birokrasi sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, keluarga memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Mereka menegaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab pribadi pihak yang bersangkutan dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Sikap ini sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta memisahkan antara proses hukum individu dengan kinerja institusi pemerintah.
Pada sisi humanis, pernyataan keluarga juga menyoroti pentingnya dukungan moral di tengah ujian berat ini. “Selain itu, mereka menekankan pentingnya dukungan moral, khususnya dari keluarga dan orang tua, agar yang bersangkutan tetap kuat dan bersemangat menjalani proses hukum yang sedang berlangsung,” bunyi pernyataan tersebut. Dukungan keluarga kerap menjadi faktor krusial dalam menghadapi tekanan psikologis selama proses hukum berlangsung, seperti yang banyak disinggung dalam studi psikologi forensik.
Keluarga mengaku terkejut atas peristiwa yang terjadi. Namun, di tengah keterkejutan itu, mereka memilih untuk berikhtiar, berdoa, dan memberikan dukungan penuh agar proses hukum dapat berjalan optimal dan menghasilkan putusan yang adil. Mereka juga berharap seluruh tahapan hukum berjalan lancar serta mendapat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak.
Komitmen untuk bersikap kooperatif dan mengikuti setiap tahapan proses hukum ditegaskan kembali. “Pihak keluarga juga menegaskan bahwa yang bersangkutan akan bersikap kooperatif dan mengikuti setiap tahapan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan itu.
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), transparansi dan kecepatan proses hukum yang adil merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Harapan keluarga agar kasus ini tidak mengganggu pelayanan publik harus diimbangi dengan komitmen aparat penegak hukum untuk bekerja profesional, transparan, dan sesuai prosedur, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat Kota Bandung yang lebih luas.
Proses hukum yang sedang berjalan kini menjadi ujian tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi sistem peradilan dan ketahanan birokrasi Kota Bandung. Masyarakat pun menanti bagaimana proses ini akan dijalankan, dengan harapan dapat menemui titik terang yang adil dan meletakkan kepentingan publik di atas segalanya.