BANDUNG, 12 Januari 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pandawa Lima menggelar aksi unjuk rasa di jantung Kota Bandung, menuntut penyelesaian sejumlah dugaan pelanggaran integritas di dalam jajaran pemerintah daerah. Aksi yang diikuti sekitar 500 orang itu berjalan damai, diwarnai atraksi budaya, dan berfokus pada tuntutan evaluasi terhadap kinerja serta rekam jejak pejabat, khususnya Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bandung.
Koordinator aksi, Agus Satria, dalam pernyataannya di hadapan awak media, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk penindaklanjutan atas isu integritas yang dinilai tidak baik. “Hari ini kami ingin menindaklanjuti secara tegas salah satu Kepala Dinas Arsip, terkait berbagai isu mengenai rekam jejak integritas yang dinilai tidak baik,” ujar Agus Satria.
Aliansi Pandawa Lima menyoroti dua hal utama. Pertama, dugaan kasus penipuan proyek fiktif yang melibatkan pejabat tersebut sebelum menjabat di Disarpus. Kedua, rekam jejak buruk terkait dugaan korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada masa tugas sebelumnya. “Sikap kami jelas: evaluasi secara menyeluruh, dan apabila tidak layak, copot Kepala Dinas Arsip yang diduga terlibat dalam penipuan proyek dan persoalan lainnya,” tegas Agus.
Aksi yang berkumpul di Taman Tegalega dan melakukan long march menuju Kantor Wali Kota ini juga menyerukan transparansi dan sikap tegas dari Wali Kota Bandung, M. Farhan. Para pengunjuk rasa meminta Wali Kota berhadapan langsung untuk menjelaskan kondisi kota. Mereka khawatir isu kedekatan personal dapat mengaburkan penegakan integritas. “Jangan sampai slogan integritas yang selama ini digaungkan justru tercoreng karena faktor kedekatan pribadi,” tambah Agus, merujuk pada isu bahwa Kepala Disarpus, Dewi Kania, disebut sebagai teman dekat Wali Kota.
Tuntutan yang dibacakan meliputi evaluasi dan pemecatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) bermasalah, peningkatan integritas ASN, pencegahan konflik kepentingan, serta penyelesaian isu jual-beli jabatan. Mereka juga mendukung proses hukum yang sedang dijalani Wakil Wali Kota Bandung dan meminta kasus itu tidak menyeret pihak lain.
Isu mengenai Kepala Disarpus Kota Bandung ini sebelumnya telah menjadi sorotan. Pada Desember 2025, media melaporkan Wali Kota Farhan telah memerintahkan evaluasi terhadap pejabat tersebut menyusul adanya laporan dari masyarakat. Aksi Aliansi Pandawa Lima hari ini mempertegas desakan agar evaluasi tersebut berjalan transparan dan menghasilkan tindakan tegas, terlepas dari latar belakang hubungan antarindividu.
Aksi damai ini juga diklaim sebagai pengaduan resmi, mengingat mereka telah melayangkan surat laporan sebelumnya. Dengan membawa massa dan melakukan orasi di ruang publik, Aliansi Pandawa Lima berharap suara mereka didengar dan pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk menjaga wibawa dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Bandung. (nuka)