Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 30 Januari 2026. Kunjungan kelembagaan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia (Unikom) ke DPRD Kabupaten Bandung Barat menjadi bagian penting dari pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD yang membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh akademisi FISIP Unikom, Dr. Tatik Rohmawati, sebagai bagian dari pembelajaran langsung proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik di tingkat daerah.
Dr. Tatik Rohmawati menjelaskan bahwa kehadiran mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat bertujuan agar mereka dapat menyaksikan secara langsung proses jalannya sidang paripurna, mulai dari pembahasan hingga pengambilan keputusan terhadap Raperda. Menurutnya, pengalaman langsung ini penting untuk membangun pemahaman yang utuh tentang mekanisme kerja lembaga legislatif dan hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah.
“Kunjungan ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengetahui secara lebih detail serta menyaksikan langsung bagaimana para pemimpin dan pengambil kebijakan menjalankan proses penyusunan rancangan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Dr. Tatik Rohmawati di sela-sela kegiatan.
Ia menilai, pembelajaran di ruang kelas perlu dilengkapi dengan praktik lapangan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori pemerintahan dan politik secara konseptual, tetapi juga mampu melihat realitas implementasinya dalam sistem pemerintahan daerah. Proses legislasi, menurutnya, merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang harus dipahami oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan sejak dini.
Dr. Tatik juga menekankan bahwa kebijakan publik, termasuk peraturan daerah, lahir melalui proses panjang yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta pertimbangan hukum, sosial, dan politik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa setiap produk hukum bukan sekadar dokumen administratif, melainkan hasil dari proses demokrasi dan musyawarah yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas.
“Harapannya, mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom ke depan dapat tumbuh dan berkembang menjadi politisi, birokrat, maupun pengambil kebijakan yang memiliki integritas, kapasitas, dan kepedulian sosial, baik di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat,” ujarnya.
Ia juga berharap pengalaman mengikuti sidang paripurna ini dapat menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu-isu kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, sehingga perlu dipahami secara komprehensif oleh generasi muda.
Di sisi lain, kunjungan akademik ini berlangsung bersamaan dengan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhammad Mahdi, S.Pd., didampingi para wakil ketua DPRD, serta dihadiri Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail dan unsur Forkopimda.
Dalam sidang tersebut, DPRD dan pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal, melalui kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Meski fokus utama sidang adalah pembahasan dan persetujuan Raperda, kehadiran rombongan mahasiswa Unikom memberikan dimensi edukatif dalam proses demokrasi lokal. Kehadiran dunia akademik di ruang-ruang pengambilan kebijakan dinilai penting untuk membangun jembatan antara teori dan praktik pemerintahan.
Dengan adanya kunjungan kelembagaan ini, Dr. Tatik Rohmawati berharap terbangun tradisi akademik yang mendorong mahasiswa aktif memahami dinamika pemerintahan dan kebijakan publik secara langsung. Menurutnya, generasi muda tidak hanya harus menjadi penonton, tetapi juga dipersiapkan sebagai aktor masa depan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ks)