Jurnalis9.com Bandung Barat, 27 Februari 2026. Dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis terjadi di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, setelah ia mengunggah foto menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di akun media sosial pribadinya.
Dadan Suwarna, jurnalis Infoindonesiainews.com, mengaku menerima pesan dan panggilan telepon dari nomor tak dikenal sehari setelah ia mengunggah foto paket MBG yang diterima anaknya, siswa SD Margamekar, Desa Mekarjaya, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Unggahan tersebut hanya memuat keterangan singkat: “MBG Mekarjaya Cihampelas KBB.” Tidak terdapat kritik, penilaian, maupun penyebutan nama individu atau lembaga.
Namun pada Rabu, 25 Februari 2026, sekitar pukul 11.24 WIB, ia menerima pesan WhatsApp berisi tangkapan layar unggahannya, disusul panggilan telepon. Penelpon mengaku mendapat teguran dari seorang pria berinisial D yang disebut berasal dari salah satu organisasi masyarakat, terkait unggahan tersebut.
Dadan diminta untuk bertemu dengan alasan klarifikasi. Tidak lama kemudian, panggilan kembali datang dari nomor berbeda. Seorang pria yang mengaku berinisial D meminta agar unggahan tersebut dihapus.
“Di mana letak kesalahannya seseorang memposting barang atau makanan yang menjadi hak miliknya sendiri?” ujar Dadan, Jumat (27/2/2026).
Konteks Program Publik
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kebijakan publik yang menyasar peserta didik untuk meningkatkan asupan gizi dan kualitas kesehatan. Sebagai program berbasis anggaran negara, MBG melibatkan alokasi dana publik, distribusi logistik, dan pengawasan lintas institusi.
Dalam praktiknya, program semacam ini berada dalam spektrum pengawasan publik karena menyangkut dana, distribusi, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Dokumentasi penerimaan makanan oleh orang tua siswa secara prinsip merupakan bagian dari pengalaman langsung warga terhadap layanan publik.
Dalam kerangka hukum, kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Warga negara berhak menyampaikan informasi dan pendapat sepanjang tidak melanggar hukum.
Kasus ini menjadi relevan karena yang dipersoalkan bukanlah kritik, melainkan dokumentasi visual atas layanan yang diterima.
Pola Respons terhadap Informasi
Berdasarkan kronologi, tidak ada keberatan terbuka atau klarifikasi resmi dari penyelenggara program maupun pihak sekolah. Respons justru muncul melalui komunikasi personal dari pihak yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat.
Pola ini menunjukkan adanya jalur informal dalam merespons informasi yang beredar di ruang publik. Permintaan penghapusan konten tanpa penjelasan tertulis atau klarifikasi terbuka berpotensi menimbulkan tafsir beragam.
Dalam sejumlah kasus serupa di berbagai daerah, respons non-formal terhadap unggahan warga sering kali menciptakan ketegangan yang sebenarnya dapat dihindari melalui mekanisme komunikasi resmi.
Struktur Masalah: Transparansi dan Relasi Kuasa
Secara struktural, program publik melibatkan tiga unsur utama: pemerintah sebagai penyelenggara, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan pihak pendukung atau mitra pelaksana. Ketika informasi tentang pelaksanaan program dianggap sensitif, muncul pertanyaan mengenai standar transparansi.
Jika dokumentasi sederhana dipersepsikan sebagai ancaman, hal itu menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen komunikasi publik. Program berbasis anggaran negara pada dasarnya terbuka untuk diawasi, selama informasi yang disampaikan faktual dan tidak manipulatif.
Relasi kuasa juga menjadi faktor. Ketika individu menerima permintaan penghapusan dari pihak yang mengatasnamakan kelompok tertentu, posisi tawar menjadi tidak seimbang. Dalam situasi demikian, potensi efek gentar terhadap warga maupun jurnalis dapat muncul.
Dampak terhadap Publik
Kasus ini memiliki implikasi lebih luas dari sekadar unggahan media sosial. Jika warga merasa khawatir mendokumentasikan layanan publik yang mereka terima, maka ruang partisipasi menjadi menyempit.
Efek gentar dapat berdampak pada fungsi kontrol sosial. Padahal, pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah berperan dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan.
Selain itu, bagi jurnalis, tekanan terhadap aktivitas personal yang tidak memuat kritik dapat menciptakan ketidakpastian batas antara ruang privat dan ruang profesional.
Implikasi Kebijakan dan Mekanisme Sistem
Hingga laporan ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut dalam percakapan tersebut maupun dari institusi penyelenggara program MBG di tingkat lokal.
Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, setiap keberatan terhadap konten publik semestinya disampaikan melalui mekanisme resmi dan proporsional. Jika terdapat kekeliruan informasi, hak jawab dan klarifikasi terbuka menjadi instrumen yang tersedia.
Kasus ini menunjukkan pentingnya pedoman komunikasi publik yang jelas dalam pelaksanaan program strategis. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan mitra pelaksana perlu memastikan bahwa dokumentasi warga tidak serta-merta dipersepsikan sebagai ancaman.
Lebih jauh, perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh aktor yang terlibat dalam ruang publik.
Verifikasi dan Keseimbangan Informasi
Dadan menegaskan tidak menerima penjelasan tertulis mengenai alasan permintaan penghapusan. Ia juga menyatakan unggahan tersebut murni dokumentasi makanan yang diterima anaknya.
Sementara itu, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang mengaku berinisial D maupun organisasi yang disebut. Tanpa klarifikasi formal, interpretasi publik tetap terbuka.
Dalam konteks ini, verifikasi lanjutan dari institusi terkait menjadi penting untuk memastikan apakah ada kebijakan internal yang melarang dokumentasi menu ataukah insiden ini murni kesalahpahaman individu.
Kasus di Cihampelas ini tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa personal, melainkan sebagai cermin bagaimana program publik berinteraksi dengan ruang digital warga.
Ketika transparansi dan komunikasi tidak berjalan seimbang, ruang publik rentan diwarnai ketegangan yang sebenarnya dapat dicegah.
Pada akhirnya, komitmen terhadap keterbukaan informasi dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan. Program publik yang kuat tidak dibangun dari pembatasan dokumentasi, melainkan dari kepercayaan yang lahir melalui akuntabilitas dan dialog terbuka.
Narasumber Pewarta: DS / Tim Red / Egha
Reporter : Komala Sari