Jurnalis9.com Kota Baru Parahyangan. 19 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Belaputera Intiland terkait pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sektor Padalarang di kawasan Kota Baru Parahyangan, Selasa, 19 Mei 2026. Kerja sama itu menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keselamatan di tengah pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi di Bandung Barat.
Kesepakatan tersebut dilaksanakan di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan. Pemerintah daerah memandang keberadaan pos pemadam kebakaran baru sebagai kebutuhan mendesak, mengingat tingginya kejadian kebakaran dan kondisi darurat lain dalam beberapa tahun terakhir.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan pembangunan pos damkar di Padalarang diharapkan mempercepat respons penanganan keadaan darurat sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat.
“Ini upaya kami untuk meningkatkan pelayanan di bidang keselamatan untuk warga. Mengingat di Bandung Barat kejadian kebakaran dan kejadian lain cukup tinggi,” kata Jeje.
Namun pernyataan itu sekaligus memperlihatkan persoalan yang masih membayangi layanan pemadam kebakaran di Bandung Barat. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan armada dan personel masih menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya teratasi.
Jeje menyebut pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan unit kendaraan pemadam kebakaran. Bahkan, ia berharap dukungan lanjutan dari pihak pengembang untuk membantu pemenuhan armada di kawasan Kota Baru Parahyangan.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur keselamatan belum sepenuhnya berjalan seimbang dengan laju pembangunan kawasan hunian baru. Di satu sisi, Bandung Barat terus berkembang sebagai wilayah penyangga perkotaan dengan pertumbuhan kawasan komersial dan residensial yang pesat. Di sisi lain, kapasitas layanan dasar pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya.
Direktur PT Belaputera Intiland Ryan Brasali mengatakan pembangunan kantor damkar dilakukan di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan Kota Baru Parahyangan. Bangunan akan didanai oleh perusahaan sebagai bagian dari dukungan terhadap pelayanan publik.
“Dengan pembangunan damkar ini otomatis akan menambah pelayanan kepada penghuni Kota Baru Parahyangan dan juga masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada umumnya,” ujar Ryan.
Menurut dia, keberadaan damkar tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran. Dalam praktik di lapangan, petugas pemadam kerap menjadi layanan pertama yang dihubungi masyarakat ketika menghadapi berbagai keadaan darurat.
Pernyataan itu memperlihatkan perubahan fungsi pemadam kebakaran yang kini semakin luas. Di berbagai daerah, petugas damkar tidak hanya menangani kebakaran rumah atau bangunan, tetapi juga evakuasi kecelakaan, penyelamatan hewan, penanganan kebocoran gas, hingga bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat.
Karena itu, pembangunan pos baru di Padalarang tidak sekadar menambah bangunan fisik. Yang lebih penting adalah memastikan kesiapan operasional, mulai dari kendaraan, peralatan keselamatan, hingga kecukupan personel yang bertugas selama 24 jam.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Siti Aminah Anshoriah mengakui bahwa hingga saat ini belum ada penambahan personel baru untuk mendukung operasional pos sektor tersebut.
“Paling tidak di sini ada 17 orang. Tapi memang sampai saat ini belum ada penambahan personel,” katanya.
Pos sektor baru itu nantinya akan menjadi sektor kedelapan di Kabupaten Bandung Barat. Namun pembagian personel masih dilakukan dengan memanfaatkan tenaga yang sudah ada di sektor lain.
Situasi tersebut memperlihatkan tantangan klasik pelayanan publik di daerah berkembang: pembangunan fasilitas dapat dilakukan lebih cepat dibanding pemenuhan sumber daya manusia dan operasional jangka panjangnya. Padahal keberadaan gedung tanpa dukungan personel dan armada yang memadai berisiko membuat pelayanan tidak optimal.
Di tengah keterbatasan tersebut, kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu opsi yang mulai banyak ditempuh untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. Model kolaborasi seperti ini dinilai dapat mempercepat penyediaan fasilitas publik, terutama di wilayah dengan pertumbuhan kawasan permukiman yang tinggi.
Meski demikian, keberhasilan kerja sama semacam itu tetap bergantung pada konsistensi dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem operasionalnya. Pembangunan gedung dapat menjadi langkah awal, tetapi keberlanjutan layanan ditentukan oleh kesiapan anggaran, penambahan personel, serta pengadaan armada yang memadai.
Bagi Bandung Barat, pembangunan Pos Damkar Padalarang menjadi penanda bahwa kebutuhan layanan keselamatan kini semakin mendesak seiring perkembangan wilayah. Di saat kawasan hunian terus bertambah, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan darurat juga ikut meningkat. Tanpa penguatan sumber daya secara menyeluruh, pembangunan fasilitas baru berpotensi berhenti hanya sebagai tambahan infrastruktur tanpa daya jangkau pelayanan yang maksimal.
Reporter : Komala Sari