Jurnalis9.com Bandung Barat, 29 Mei 2026. Perayaan Idul Adha di Kabupaten Bandung Barat tahun ini tidak hanya menjadi ruang berbagi daging kurban kepada masyarakat, tetapi juga membuka kembali pembicaraan mengenai arah pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah daerah. Di tengah distribusi dua ekor sapi kurban oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bandung Barat, muncul harapan agar fasilitas RPH baru mampu berkembang menjadi pusat ekonomi peternakan sekaligus penopang pendapatan asli daerah (PAD).
Kunjungan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ke Rumah Potong Hewan (RPH) dalam rangka berqurban, didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Wiwin Aprianti. Dalam kegiatan tersebut, Wiwin bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemotongan hewan di RPH selama perayaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bandung Barat.
Sekretaris Jenderal PAN Kabupaten Bandung Barat, Asep Muslim, menyebut partainya menyiapkan dua ekor sapi dengan total bobot sekitar 750 kilogram. Dari proses pemotongan itu, PAN memperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 400 kilogram daging yang akan dibagikan kepada masyarakat di berbagai kecamatan.
“Nanti kita distribusikan ke masyarakat Bandung Barat. Mudah-mudahan bisa sampai 250 sampai 300 bungkus,” kata Asep saat ditemui di kawasan RPH Kabupaten Bandung Barat.
Dalam tradisi politik lokal, pembagian hewan kurban memang bukan hal baru. Hampir setiap partai politik memanfaatkan Idul Adha sebagai sarana mendekatkan diri kepada masyarakat. Namun di balik agenda tahunan tersebut, pernyataan Asep justru lebih menarik ketika menyinggung keberadaan RPH baru yang kini telah beroperasi selama dua tahun.
RPH itu merupakan fasilitas pengganti setelah relokasi dampak proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pemerintah daerah membangun fasilitas baru dengan infrastruktur yang lebih modern dibandingkan sebelumnya. Asep, yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat, menilai RPH tersebut menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Bandung Raya.
“Karena mungkin baru dan peralatannya juga canggih,” ujarnya.
Pernyataan itu tidak sepenuhnya berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memang menghadapi tantangan menjaga standar pemotongan hewan yang higienis, terutama menjelang Idul Adha ketika volume pemotongan meningkat tajam. Kehadiran RPH modern menjadi penting, bukan hanya untuk aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk menjamin tata kelola pangan yang lebih baik.
Apalagi, isu kesehatan hewan dan keamanan pangan semakin mendapat perhatian setelah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas distribusi daging. Pemeriksaan kesehatan hewan, sertifikasi juru sembelih halal, hingga pengolahan limbah kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan RPH modern.
Namun, di balik optimisme itu, sejumlah pekerjaan rumah masih terlihat jelas. Asep sendiri mengakui bahwa pengembangan kawasan RPH membutuhkan penyempurnaan, terutama terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Persoalan ini menjadi penting karena aktivitas pemotongan hewan selalu berkaitan dengan limbah organik yang berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak ditangani secara serius.
“Harus ada perbaikan amdal supaya lebih menyeluruh,” kata dia.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi fasilitas fisik belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan tata kelola. Infrastruktur jalan menuju lokasi memang disebut sudah membaik dan mampu dilalui kendaraan besar pengangkut hewan. Tetapi pengelolaan limbah, sanitasi kawasan, hingga pengawasan operasional tetap menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah RPH.
Di sisi lain, rencana menjadikan kawasan eks RPH lama sebagai pasar hewan juga membuka peluang ekonomi baru. Bila terealisasi, kawasan itu dapat berkembang menjadi pusat perdagangan ternak yang terintegrasi, mulai dari jual beli hewan, pemotongan, hingga distribusi daging. Konsep semacam ini lazim diterapkan di sejumlah daerah dengan basis peternakan kuat.
Persoalannya, pengembangan kawasan ekonomi peternakan membutuhkan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran yang tidak kecil. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa aktivitas pasar hewan tidak memunculkan persoalan baru, seperti kemacetan, sanitasi buruk, atau konflik tata ruang dengan permukiman warga.
Dalam konteks itu, harapan menjadikan RPH sebagai andalan PAD Kabupaten Bandung Barat masih memerlukan pembuktian jangka panjang. Potensi pendapatan memang terbuka, terutama dari retribusi pemotongan hewan dan aktivitas perdagangan ternak. Tetapi keberhasilan tidak cukup ditentukan oleh bangunan baru atau fasilitas modern semata.
RPH pada akhirnya akan diuji dari kemampuannya menjaga standar kesehatan, mengelola lingkungan, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Idul Adha tahun ini menjadi pengingat bahwa urusan kurban bukan hanya soal distribusi daging, melainkan juga tentang bagaimana pemerintah daerah membangun sistem pangan dan peternakan yang lebih tertata.
Jika pengelolaan dilakukan secara konsisten, RPH Bandung Barat berpeluang berkembang menjadi fasilitas publik yang tidak hanya representatif, tetapi juga produktif bagi daerah. Namun tanpa pengawasan lingkungan dan tata kelola yang disiplin, optimisme itu berisiko berhenti sebagai wacana tahunan yang kembali muncul setiap musim kurban tiba.
Reporter : Komala Sari