Jurnalis9.com Bandung Barat, 29 Juni 2026. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD, Senin, 29 Juni 2026, memperlihatkan satu benang merah yang mengemuka. Hampir seluruh fraksi menerima laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk dibahas pada tahap berikutnya, tetapi dukungan tersebut disertai sederet catatan mengenai kualitas pelaksanaan anggaran, efektivitas program, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Perdebatan tidak lagi berhenti pada besarnya angka pendapatan maupun tingkat penyerapan anggaran. Fraksi-fraksi DPRD justru menyoroti apakah belanja daerah telah mampu menjawab persoalan mendasar, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga kualitas pelayanan publik.
Sorotan paling rinci datang dari Fraksi Partai Golkar. Fraksi ini mempertanyakan rendahnya realisasi sejumlah program kesehatan yang dinilai strategis. Beberapa layanan kesehatan dasar bahkan tercatat memiliki tingkat pelaksanaan di bawah 50 persen. Bagi Golkar, kondisi tersebut tidak sekadar menunjukkan persoalan administrasi anggaran, tetapi mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Fraksi itu juga kembali mengangkat program beasiswa daerah yang pernah menjadi salah satu kebijakan unggulan Kabupaten Bandung Barat. Penghentian program tersebut dinilai mengurangi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, Golkar mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan kembali alokasi anggaran khusus agar investasi pada sumber daya manusia tetap menjadi prioritas pembangunan.
Nada serupa disampaikan Fraksi PKB. Fraksi ini menilai keberhasilan APBD tidak cukup diukur melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ataupun tingginya realisasi anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat melalui meningkatnya kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan petani.
PKB juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025. Dalam pandangan fraksi tersebut, SILPA memang dapat mencerminkan efisiensi. Namun jika nilainya terlalu besar, kondisi itu juga dapat menunjukkan adanya program yang belum berjalan optimal atau perencanaan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu pemerintah diminta menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan besarnya SILPA sebagai bahan evaluasi penyusunan APBD berikutnya.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan penilaian yang tidak kalah kritis. Di satu sisi, fraksi ini mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut. Namun, capaian administratif tersebut dinilai belum otomatis mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
PDI Perjuangan menilai masih terdapat tantangan berupa lemahnya daya beli masyarakat, belum optimalnya perkembangan UMKM, serta perlunya peningkatan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi penerimaan daerah.
Pandangan Fraksi Demokrat juga mengarah pada perlunya evaluasi kualitas pelaksanaan anggaran. Menurut fraksi tersebut, surplus anggaran dan besarnya SILPA perlu dibaca sebagai indikator bahwa masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana. Pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan anggaran memberi dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Sementara itu, Fraksi PKS, Gerindra, PAN, dan NasDem pada prinsipnya menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Meski demikian, fraksi-fraksi tersebut tetap mengingatkan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa pemerintah daerah menerima seluruh kritik, saran, dan rekomendasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Jeje mengatakan berbagai masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga memastikan pembahasan pemanfaatan SILPA akan dilakukan bersama DPRD dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Dalam tanggapannya, Jeje mengingatkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penghargaan tersebut justru menjadi tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban anggaran agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Pembahasan di DPRD kali ini memperlihatkan bahwa kualitas APBD kini tidak lagi dinilai hanya dari kepatuhan administratif ataupun besarnya serapan anggaran. Fraksi-fraksi menempatkan manfaat pembangunan sebagai ukuran utama keberhasilan. Catatan mengenai rendahnya realisasi sejumlah program, besarnya SILPA, optimalisasi pendapatan daerah, hingga perlunya investasi pada pendidikan menunjukkan bahwa tantangan Kabupaten Bandung Barat tidak hanya terletak pada pengelolaan angka-angka keuangan, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkan anggaran menjadi pelayanan publik yang efektif.
Tahapan pembahasan berikutnya akan menjadi ruang untuk menguji sejauh mana catatan DPRD diterjemahkan menjadi langkah konkret pemerintah daerah. Hasil pembahasan itu pada akhirnya akan menentukan apakah pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 hanya memenuhi aspek administratif, atau benar-benar menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Reporter : Komala Sari