Jurnalis9.com Lembang, 28 Okt 2026 H. Diki Rohani, resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung Barat periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di La Oma Ballroom, Resto & Gallery, Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, anggota DPRD Ahmad Fauzi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dudi Supriadi, serta sejumlah camat dan kepala desa.
Kepengurusan baru ini menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Selain memperkuat organisasi, APDESI dituntut membantu pemerintah desa menghadapi persoalan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan sumber ekonomi lokal. Tantangan tersebut membutuhkan program yang terukur, bukan hanya kesepakatan di tingkat organisasi.
Dalam sambutannya, Diki menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan asli desa dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Ia meminta kepala desa tidak terpaku pada keterbatasan anggaran, tetapi memperkuat kemampuan desa mengelola sumber daya yang tersedia.
“Bukan waktunya kita untuk berpangku tangan, tetapi bagaimana kita harus menjadi kepala desa yang kuat dengan optimalisasi pendapatan asli desa, kemudian potensi-potensi desa yang lainnya,” kata Diki.
Pernyataan itu menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu agenda penting kepengurusan APDESI periode mendatang. Namun, upaya tersebut memerlukan perencanaan bisnis yang realistis, penguatan badan usaha milik desa, serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan pendapatan. Potensi lokal tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak ditopang kemampuan pengelolaan yang memadai.
Persoalan Anggaran dan Infrastruktur
Diki juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan desa dalam penyusunan anggaran 2027. Ia menyinggung perubahan alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap kemampuan desa menjalankan program pembangunan.
Meski demikian, rincian angka penurunan anggaran yang disampaikan dalam transkripsi sambutannya belum dapat dipastikan. Karena itu, besaran perubahan alokasi dan dampaknya terhadap setiap desa perlu diperjelas melalui data anggaran resmi.
Persoalan ini penting karena kebutuhan pembangunan desa tidak selalu sama. Infrastruktur jalan, pelayanan dasar, penguatan ekonomi, dan kebutuhan sosial masyarakat memerlukan penentuan prioritas berdasarkan kondisi lapangan. Dukungan pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan anggaran dan kemampuan fiskal, sedangkan pemerintah desa perlu memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas.
Bupati Jeje Ritchie Ismail menyatakan akan terus memperjuangkan pembangunan desa, terutama infrastruktur. Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan pemerintah tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
Jeje juga meminta APDESI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Menurut dia, organisasi kepala desa perlu menjaga persatuan dan menghindari perbedaan pandangan yang menghambat pembangunan.
“APDESI harus menjadi organisasi yang mempersatukan, harus menjadi organisasi yang memberi solusi,” ujar Jeje.
Akuntabilitas Menjadi Pekerjaan Rumah
Selain persoalan anggaran, Bupati menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas. Pengelolaan keuangan harus tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak ingin ada kepala desa yang menghadapi persoalan hukum hanya karena lemahnya administrasi atau tidak tertibnya pengelolaan keuangan desa,” kata Jeje.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dari agenda APDESI.
Organisasi ini diharapkan membantu kepala desa meningkatkan kemampuan administrasi, memahami regulasi, serta mengelola keuangan secara transparan.
APDESI juga perlu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi desa. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Diki memimpin kepengurusan bersama H. Tedi Kusnadi, Mohamad Rizwan, dan H. Jamil Ihsan Faruk sebagai wakil ketua. Farhan Fauzi menjabat sekretaris, sedangkan Agun Gumilar menjadi bendahara. Struktur organisasi dilengkapi 12 bidang yang mencakup kelembagaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, pertanian, hukum, hingga lingkungan hidup.
Penetapan pengurus didasarkan pada keputusan DPD APDESI Merah Putih Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Oktober 2026, setelah Musyawarah Cabang IV pada 9 September 2026.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Manfaat
Jeje juga mengingatkan kepala desa untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa pada tahun mendatang agar perbedaan pilihan politik tidak merusak hubungan sosial. Ia meminta Diki merangkul seluruh anggota tanpa membedakan latar belakang.
Kepengurusan APDESI Merah Putih Bandung Barat kini memiliki masa kerja lima tahun untuk membuktikan perannya. Aspirasi mengenai anggaran dan infrastruktur perlu diterjemahkan menjadi usulan yang terukur, sementara penguatan pendapatan desa harus disertai pengelolaan yang profesional.
Pada akhirnya, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh kelengkapan struktur atau banyaknya agenda pertemuan. Ukurannya terletak pada kemampuan memperjuangkan kebutuhan desa melalui jalur yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, APDESI dituntut membangun kemitraan yang kritis sekaligus konstruktif dengan pemerintah daerah, tanpa mengabaikan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola keuangan dan pelayanan publik.
Reporter : A.Wana