Jurnalis9.com Lembang, 2 Juli 2026 Penguatan kapasitas kader Posyandu menjadi salah satu langkah yang dinilai penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan dasar di tingkat masyarakat. Peran Posyandu kini tidak lagi terbatas pada penimbangan balita dan pelayanan kesehatan ibu-anak, tetapi berkembang menjadi simpul pelayanan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga.
Arah tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu yang diikuti sekitar 650 kader Posyandu se-Kecamatan Lembang di Gedung Almahmudah Manasik Training Center, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (2/7/2026). Kegiatan itu sekaligus disertai penyerahan bantuan operasional bagi Tim Pembina Posyandu Desa dan Posyandu.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi, Kepala Bidang Kelembagaan Desa DPMD Ria Anjani, jajaran Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bandung Barat, Camat Lembang Bambang Eko Setyowahjudi, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Lembang Maya Ekawati Setyowahjudi, unsur Forkopimcam, kepala puskesmas, kepala desa, pengurus TP PKK, hingga kader Posyandu dari seluruh desa di Kecamatan Lembang.
Sekretaris Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriadi, mengatakan transformasi Posyandu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperluas fungsi layanan kepada masyarakat. Posyandu kini menjadi bagian dari pelaksanaan enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Perubahan tersebut menuntut peningkatan kompetensi kader agar mampu menjalankan fungsi pelayanan yang lebih luas. Menurut Dudi, kader bukan hanya pelaksana kegiatan bulanan, melainkan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Dudi juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi pekerjaan besar di Kabupaten Bandung Barat. Ia mengingatkan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan intervensi pemerintah.
“Salah satu indikator keberhasilan penanganan stunting adalah DPRS yang harus mencapai 100 persen pada setiap pelaksanaan Posyandu. Saya meminta seluruh kader memastikan data yang dihimpun valid dan lengkap,” katanya.
Pendataan yang akurat dinilai akan membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat, sehingga bantuan maupun intervensi kesehatan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Selain penguatan data, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan bantuan operasional bagi Posyandu sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Bantuan tersebut diharapkan dimanfaatkan secara efektif untuk menunjang aktivitas kader di lapangan.
Camat Lembang Bambang Eko Setyowahjudi menilai Kecamatan Lembang memiliki modal yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas Posyandu. Salah satunya ditunjukkan oleh Posyandu Flamboyan di Desa Kayuambon yang telah meraih pengakuan di tingkat nasional.
Menurut Bambang, keberhasilan tersebut menjadi contoh bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat dicapai apabila didukung kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pihak menyatukan langkah untuk mengejar target Zero Stunting di Kecamatan Lembang.
“Target kita adalah Kecamatan Lembang zero stunting. Ini membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Lembang, Maya Ekawati Setyowahjudi, menekankan pentingnya pendekatan aktif kepada masyarakat. Menurutnya, kader tidak cukup menunggu warga datang ke Posyandu, tetapi perlu hadir lebih dekat melalui edukasi yang berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh kader menjalankan semangat “Bergerak, Beraksi, Mangprang”, yakni menjemput bola agar masyarakat memahami manfaat Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan keluarga.
“Harapan kami, bukan lagi kader yang mencari masyarakat, tetapi masyarakat yang mencari Posyandu karena merasakan manfaatnya. Posyandu saat ini bukan hanya tempat menimbang balita atau pemberian makanan tambahan, tetapi juga menjadi ruang konsultasi bagi ibu hamil, balita, remaja, lansia, hingga anak yang mengalami masalah gizi,” kata Maya.
Selain bimbingan teknis, panitia juga menyerahkan penghargaan kepada Duta Genre Kecamatan Lembang dan bantuan sosial berupa kursi roda kepada penerima manfaat sebagai bagian dari upaya memperluas kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Materi teknis disampaikan Kepala Bidang Kelembagaan Desa DPMD Kabupaten Bandung Barat, Ria Anjani, yang mengulas penguatan kelembagaan Posyandu berdasarkan ketentuan terbaru, termasuk pentingnya pencatatan, pelaporan, dan validasi data sebagai fondasi pelayanan yang efektif.
Di balik pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat pesan yang lebih besar daripada sekadar peningkatan kapasitas kader. Transformasi Posyandu menunjukkan bahwa pelayanan dasar semakin diarahkan menjadi sistem yang terintegrasi, dengan kader sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat.
Namun, keberhasilan kebijakan itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelatihan atau besarnya bantuan operasional. Ukuran sesungguhnya akan terlihat dari meningkatnya partisipasi warga, membaiknya kualitas pelayanan, akurasi data di lapangan, serta menurunnya angka stunting secara nyata. Ketika kader, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat mampu bergerak dalam arah yang sama, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan rutin, melainkan menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat.
Reporter : Komala Sari