Kabupaten Bandung Barat. 6 Januari 2026. Proyek Normalisasi Saluran Irigasi Leuwi Kuya di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Hingga pertengahan Januari, progres fisik pekerjaan baru mencapai sekitar 55 persen, meleset dari target awal yang direncanakan selesai pada akhir Desember lalu dan kini digeser ke akhir Januari.
Normalisasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung Ketahanan Pangan Nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas strategis nasional. Di tingkat daerah, proyek tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan klasik irigasi sekaligus menahan laju penyusutan lahan sawah di Kecamatan Cihampelas yang dalam beberapa tahun terakhir menyusut dari sekitar 1.900 hektare menjadi 1.363 hektare.
Ahmad Zulbakar, Ketua DPK sekaligus Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Cihampelas, menjelaskan bahwa keterlambatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain cuaca yang tidak menentu dan akses material yang hanya melalui satu jalur, kendala juga muncul pada program pompanisasi yang diterapkan sebagai solusi jangka pendek selama proses normalisasi berlangsung.
“Pompanisasi terkendala pada sumber air, sehingga pompa belum bisa bekerja maksimal. Di sisi lain, kebutuhan anggaran tambahan untuk bahan bakar belum mencukupi, termasuk dana operasional satgas dan biaya pendukung lainnya,” ujar Ahmad Zulbakar di lokasi proyek.
Ia menambahkan, beban petani semakin berat karena biaya produksi pertanian terus meningkat. Upah tenaga kerja pertanian naik seiring kondisi ekonomi saat ini, membuat perhitungan modal untuk mengolah lahan menjadi cukup tinggi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menekan minat tanam petani jika persoalan irigasi tidak segera tertangani secara optimal.
Proyek normalisasi ini dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya, perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. Secara teknis, pekerjaan mencakup pengerukan dan perbaikan saluran sepanjang sekitar 4 hingga 5 kilometer dengan kedalaman 1,5 hingga 1,8 meter. Normalisasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki distribusi air secara permanen dan berkelanjutan.
Menurut Ahmad Zulfakar dalam kesempatannya menyampaikan kepada media bahwa nformasi ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi di lapangan bagi pihak BUMN dalam pelaksana proyek agar memberikan perhatian khusus pelaksanaan pekerjaannya yang menyangkut kepentingan hajat hidup petani. “Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Ahmad menegaskan bahwa upaya normalisasi saluran irigasi Leuwi Kuya merupakan bagian dari perjuangan panjang Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Bandung Barat. Usulan normalisasi tersebut disampaikan ke kementerian terkait melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB, setelah melalui proses advokasi dan pendampingan kepada kelompok tani.
Selama kurang lebih satu tahun perjuangan berjalan, organisasi Tani Merdeka KBB secara aktif mengawal aspirasi petani. Perjuangan itu melibatkan jajaran pengurus dari tingkat kabupaten hingga desa, mulai dari Ketua Tani Merdeka KBB H. Amung Ma’mur, Sekretaris Jenderal Tani Merdeka KBB M. Hafidh K., Korcam Cihampelas Ahmad Zulbakar, hingga para koordinator desa se-Kabupaten Bandung Barat.
Sinergi antara organisasi petani, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan program ini. Setiap desa di Kecamatan Cihampelas memiliki 9 hingga 11 kelompok tani yang menggantungkan harapan pada keberhasilan normalisasi irigasi tersebut.
Di tengah berbagai kendala, para petani berharap proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu, transparan, dan berkualitas. Bagi mereka, irigasi bukan sekadar saluran air, melainkan fondasi utama keberlanjutan pertanian, sumber penghidupan keluarga, dan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.