Jurnalis9.com Girimukti, Saguling.15 Juni 2026. Keluhan mengenai jalan rusak kembali menjadi tema dominan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Dalam Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II yang digelar Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, di Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, persoalan infrastruktur muncul sebagai kebutuhan paling mendesak yang disampaikan masyarakat.
Bagi warga Girimukti, jalan bukan sekadar urusan konektivitas. Infrastruktur yang buruk telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas sehari-hari. Dalam forum tersebut bahkan terungkap kondisi yang menggambarkan beratnya akses masyarakat. Mahdi menyebut terdapat kasus warga yang harus menempuh perjalanan di jalan rusak saat menuju fasilitas kesehatan sehingga proses penanganan pasien menjadi terhambat.
Fenomena tersebut sebenarnya bukan persoalan baru. Sejumlah wilayah di Bandung Barat, khususnya kawasan yang berada jauh dari pusat pemerintahan, masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur. Desa Girimukti menjadi salah satu contoh bagaimana kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab oleh kapasitas anggaran yang tersedia.
Dalam pemaparannya, Mahdi berupaya menjelaskan bahwa pembangunan jalan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan atau desakan masyarakat. Ada prosedur teknis yang harus dilalui. Sebelum proyek dilaksanakan, pemerintah harus melakukan kajian melalui perangkat pekerjaan umum untuk menentukan jenis konstruksi yang sesuai, mulai dari ketebalan material, kondisi tanah, hingga pilihan antara hotmix atau beton.
Penjelasan tersebut penting untuk dipahami publik karena sering kali muncul anggapan bahwa pembangunan hanya bergantung pada keputusan politik. Padahal, aspek teknis dan kemampuan fiskal daerah memiliki peran yang sama besar dalam menentukan apakah suatu usulan dapat direalisasikan atau tidak.
Namun demikian, penjelasan teknokratis tersebut juga memperlihatkan persoalan lain yang kerap muncul dalam tata kelola pembangunan daerah, yakni panjangnya rantai birokrasi antara aspirasi masyarakat dan realisasi program. Setelah kajian teknis selesai, usulan masih harus melewati proses sinkronisasi anggaran, pembahasan prioritas, hingga persetujuan dalam mekanisme penganggaran daerah.
Di titik inilah sering muncul kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Warga menginginkan solusi cepat karena persoalan yang mereka hadapi bersifat nyata dan terjadi setiap hari. Sebaliknya, pemerintah terikat pada prosedur, regulasi, dan keterbatasan fiskal.
Data yang disampaikan Mahdi memberikan gambaran tentang persoalan tersebut. Pada tahun 2025 terdapat 1.318 usulan pembangunan yang masuk. Namun hanya sekitar 100 usulan yang dapat direalisasikan. Angka itu menunjukkan bahwa tingkat persaingan antar program sangat tinggi, sementara kapasitas anggaran daerah masih terbatas.
Situasi tersebut juga terlihat dalam berbagai aspirasi yang disampaikan warga Girimukti. Selain jalan rusak di ruas Cimuncang-Cikande, masyarakat meminta bantuan bibit pertanian, program rumah tidak layak huni untuk 45 keluarga, perbaikan layanan administrasi BPJS, hingga peningkatan perhatian terhadap sektor ketahanan pangan.
Daftar aspirasi yang panjang itu memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat desa tidak hanya berkisar pada pembangunan fisik. Persoalan kesejahteraan, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal juga menjadi tuntutan yang sama pentingnya.
Menariknya, dalam forum tersebut muncul harapan agar anggaran pembangunan yang telah direncanakan untuk Bandung Barat tidak bergeser ke program atau wilayah lain. Aspirasi ini mencerminkan kekhawatiran yang kerap muncul di masyarakat bahwa kebutuhan daerah pinggiran sering kalah bersaing dengan wilayah yang memiliki akses politik maupun administratif lebih kuat.
Mahdi merespons berbagai masukan itu dengan menyatakan komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat dan mempertanyakannya kepada pihak eksekutif dalam pembahasan anggaran. Ia juga menilai Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dan perlu dikelola lebih optimal agar kemampuan keuangan daerah meningkat.
Pernyataan tersebut mengarah pada persoalan yang lebih mendasar. Pembangunan infrastruktur pada akhirnya sangat bergantung pada kesehatan fiskal daerah. Tanpa peningkatan pendapatan asli daerah, ruang gerak pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan akan tetap terbatas, sementara tuntutan masyarakat terus bertambah dari tahun ke tahun.
Reses di Girimukti menunjukkan bahwa fungsi utama kegiatan ini bukan sekadar menyerap aspirasi, melainkan mempertemukan harapan warga dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat memperoleh penjelasan mengenai proses dan keterbatasan yang ada, sementara pemerintah mendapatkan gambaran langsung mengenai persoalan yang dihadapi warga.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan terletak pada banyaknya usulan yang masuk, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Bagi warga Girimukti berharap semua usulan dalam reses ini dapat terealisasikan secepatnya mengingat sudah menunggu terlalu lama
Reporter : Aki