Jurnalis9.com Ngamprah, 15 Juni 2026. Upaya percepatan penurunan stunting kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Rembuk Stunting yang digelar di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Forum yang mempertemukan pemerintah desa, kecamatan, kader pembangunan manusia, hingga tenaga pendamping masyarakat itu tidak sekadar membahas angka stunting, tetapi juga mengungkap persoalan yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam penyusunan kebijakan, yakni perbedaan data antara kondisi lapangan dan hasil survei resmi.
Di tengah berbagai program yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir, persoalan stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Bandung Barat. Dalam forum tersebut, Camat Ngamprah Hari Mustika mengungkapkan bahwa prevalensi stunting Bandung Barat pernah tercatat mencapai 30,8 persen berdasarkan hasil survei nasional. Angka itu menempatkan daerah tersebut dalam kategori yang memerlukan perhatian serius.
Namun di sisi lain, data yang dimiliki pemerintah daerah menunjukkan kondisi yang berbeda. Menurut Hari, hasil pendataan yang dilakukan di tingkat lokal menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, bahkan berada di bawah 10 persen.
Perbedaan data itu menjadi salah satu isu utama yang mencuat dalam rembug stunting. Sebab, dalam tata kelola pembangunan kesehatan, data bukan sekadar angka statistik. Data menjadi dasar pengambilan keputusan, penentuan sasaran program, hingga pengalokasian anggaran.
Karena itu, ajakan untuk melakukan validasi dan pendataan ulang yang disampaikan Camat Ngamprah dapat dibaca sebagai upaya memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kondisi riil masyarakat.
Persoalan validitas data stunting memang bukan hanya terjadi di Bandung Barat. Di berbagai daerah, perbedaan antara data administrasi dan hasil survei nasional sering muncul akibat perbedaan metodologi, cakupan sampel, maupun waktu pengambilan data. Ketika data tidak sinkron, pemerintah berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengukur efektivitas program yang telah berjalan.
Di tingkat desa, tantangan lain juga muncul dari keterbatasan sumber daya. Kepala Desa Sukatani, Dede Supriadi, secara terbuka menyampaikan bahwa Dana Desa mengalami pengurangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa program pencegahan stunting tetap harus menjadi prioritas.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu stunting masih ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Dalam konteks pembangunan desa, pilihan untuk tetap mempertahankan program stunting meskipun anggaran menyusut merupakan keputusan yang cukup strategis. Sebab dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut perkembangan otak, kualitas pendidikan, produktivitas, hingga daya saing sumber daya manusia di masa depan.
Menariknya, diskusi dalam rembug stunting tidak berhenti pada persoalan balita yang sudah terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan. Forum tersebut juga menyoroti pentingnya intervensi sejak masa kehamilan.
Hari Mustika menekankan perlunya peningkatan asupan protein bagi ibu hamil agar bayi yang dilahirkan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagai fase paling menentukan dalam pembentukan kualitas generasi.
Artinya, pencegahan stunting tidak bisa dimulai ketika anak sudah lahir. Intervensi harus dilakukan jauh lebih awal, bahkan sejak seorang perempuan memasuki masa kehamilan. Dalam kerangka tersebut, akses terhadap layanan kesehatan, kepesertaan BPJS yang aktif, hingga kelengkapan administrasi kependudukan menjadi bagian dari strategi pencegahan yang saling berkaitan.
Paparan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Ujang Aliyudin, semakin memperjelas bahwa pencegahan stunting sesungguhnya merupakan pekerjaan lintas sektor. Melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), pemerintah tidak hanya dituntut mengumpulkan data, tetapi juga mengawal anggaran, memastikan layanan dasar berjalan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa stunting bukan semata persoalan kesehatan. Faktor sanitasi, lingkungan, pendidikan keluarga, ekonomi rumah tangga, hingga kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh yang sama pentingnya.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Yang lebih penting adalah sejauh mana intervensi tersebut mampu menjangkau kelompok sasaran dan menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Rembuk Stunting Desa Sukatani memperlihatkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya pencegahan stunting sudah semakin kuat di tingkat lokal. Namun forum ini juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menyediakan program, melainkan memastikan data yang digunakan benar, sasaran yang dituju tepat, dan intervensi yang dilakukan berlangsung secara konsisten.
Pada akhirnya, keberhasilan menurunkan stunting tidak ditentukan oleh satu kegiatan atau satu institusi. Ia bergantung pada kemampuan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk bekerja dalam arah yang sama. Jika validitas data dapat diperkuat, dukungan gizi bagi ibu dan anak terus ditingkatkan, serta pengawasan program berjalan efektif, maka target penurunan stunting bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan oleh keluarga dan generasi masa depan.
Reporter : Komala Sari