Jurnalis9.com Ngamprah, 19 Juni 2026. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menjadi ajang mengenang perjalanan daerah yang lahir pada 2007. Di balik pidato-pidato yang menekankan amanah dan kesejahteraan, muncul pula pengingat bahwa tantangan pembangunan masih memerlukan kerja bersama yang lebih konkret.
Hal itu sejalan dengan pesan yang disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Ketua DPRD M. Mahdi dalam sidang paripurna. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk menjawab persoalan pembangunan yang masih tersisa, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Pandangan serupa disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Demokrat, Pither Tjuandys, S.IP., M.M., yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Sekretaris Fraksi Demokrat. Dalam wawancara usai rapat paripurna, ia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai infrastruktur harus ditempatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Pither, tidak semua jalan yang rusak otomatis menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Kita perlu memahami bahwa infrastruktur terbagi berdasarkan kewenangannya, yaitu kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan kewenangan pemerintah desa. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Misalnya, jalan desa merupakan infrastruktur yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa karena anggarannya bersumber dari dana pusat,” katanya.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD. Dalam praktiknya, kata Pither, tidak sedikit warga yang menganggap seluruh jalan berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Untuk ruas jalan kabupaten, ia menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan langkah yang lebih luas pada tahun 2026. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Bupati Jeje Ritchie Ismail telah menyiapkan 131 paket pekerjaan jalan yang akan dilaksanakan secara bertahap.
“Kalau ada usulan masyarakat yang belum terlayani oleh dinas terkait, DPRD memiliki fungsi untuk mendorong agar usulan itu tetap dianggarkan. Misalnya ada jalan kabupaten yang belum masuk program, anggota dewan dapat mengingatkan dinas agar anggarannya tetap tersedia,” ujarnya.
Bagi Pither, fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada pembahasan anggaran. DPRD juga memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga program pembangunan berjalan sesuai prioritas.
Selain infrastruktur jalan, Pither menyoroti persoalan yang hingga kini belum terselesaikan di kawasan Waduk Saguling, yakni penyebaran eceng gondok yang semakin menutupi permukaan perairan.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan masalah baru. Eceng gondok telah menjadi bagian dari tantangan lingkungan sejak wilayah itu masih berada dalam administrasi Kabupaten Bandung.
“Eceng gondok sebenarnya sudah ada sejak masa Kabupaten Bandung hingga kini menjadi Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia menilai penanganan eceng gondok tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Karena berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat sekaligus berkaitan dengan Program Citarum Harum, penyelesaiannya memerlukan koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah provinsi, hingga pengelola waduk.
Pither menjelaskan bahwa secara operasional pengelolaan Waduk Saguling memang menjadi tanggung jawab Indonesia Power. Namun, kondisi di lapangan membutuhkan komunikasi yang lebih intensif agar langkah penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dalam waktu dekat Komisi III akan mengadakan audiensi dengan Indonesia Power untuk mencari solusi terbaik. Kami ingin ada langkah bersama karena eceng gondok sudah mulai menimbulkan bibit penyakit di bantaran sungai yang berdampak pada kesehatan masyarakat,” katanya.
Rencana audiensi tersebut, menurut Pither, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus upaya membangun komunikasi lintas lembaga. Ia berharap pertemuan itu menghasilkan langkah yang lebih terukur dalam pengendalian eceng gondok sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat mengusung tema “Ngejaga Amanah, Ngewangun Raharja.” Tema itu banyak dimaknai sebagai ajakan menjaga kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang memberi manfaat nyata.
Namun, makna amanah dalam pembangunan tampaknya tidak cukup berhenti pada capaian statistik pertumbuhan ekonomi atau penghargaan tata kelola. Persoalan jalan yang belum tertangani dan masalah lingkungan di Saguling menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pembangunan masih terbuka lebar.
Di titik itulah, fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu instrumen penting. Bukan semata mengawasi penggunaan anggaran, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pada usia ke-19, ukuran keberhasilan Bandung Barat bukan hanya bertambahnya usia daerah, tetapi sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat mampu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Reporter : Komala Sari