CILILIN, 21 Januari 2026. Di tengah udara sejuk yang menyelimuti kawasan Bandung Barat setelah diguyur hujan, sebuah ruang dialog hangat tercipta di Aula Kecamatan Cililin. Puluhan tokoh masyarakat dan sesepuh berkumpul guna mengikuti “Talkshow Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026,” sebuah agenda yang menjadi titik mula penguatan fungsi kontrol lembaga legislatif di awal tahun.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Sandi Supyandi, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam sambutannya yang menyentuh, Sandi menekankan bahwa keberadaan pemerintah hanya memiliki makna jika mampu mendekatkan diri kepada rakyatnya.
”Fungsi pemerintahan pada dasarnya adalah mendekatkan diri kepada masyarakat, karena tidak akan pernah ada pemerintahan tanpa masyarakat,” ujar Sandi di hadapan 75 tamu undangan yang hadir. Ia menambahkan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif idealnya seperti suami istri yang harmonis meski kerap diwarnai perbedaan pandangan.
Diskusi ini menghadirkan para pakar dan saksi sejarah berdirinya KBB, di antaranya pengamat pemerintahan Djamu Kertabudi, mantan birokrat senior Megahari P. M., serta Syahbandar. Kehadiran mereka membawa suasana reflektif mengenai perjalanan 18 tahun kabupaten ini.
Syahbandar menyoroti isu krusial mengenai ketidaksinkronan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang dinilai menghambat kemajuan daerah. Bahkan, ia menyinggung adanya paradoks kemiskinan di beberapa wilayah KBB yang memerlukan perhatian serius.
Senada dengan hal tersebut, Djamu Kertabudi memaparkan fakta sejarah yang mendalam. Ia mengingatkan kembali bahwa kelahiran Bandung Barat adalah buah dari proses kolektif dan perjuangan masyarakat. Namun, ia menyayangkan lambatnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pascapemekaran.
”Setelah Bandung Barat berdiri, kenaikan IPM rata-rata hanya sekitar 0,3 hingga 0,7 poin per tahun. Ketimpangan fasilitas pendidikan dibandingkan Kota Bandung membuat rata-rata lama sekolah kita masih di kisaran kelas 2 SMP,” ungkap Djamu.
Sementara itu, Megahari mengapresiasi terobosan pengawasan yang dilakukan DPRD periode ini. Sebagai mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia menyebut anggaran KBB kini telah melonjak hingga lebih dari Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Namun, besarnya anggaran tersebut tidak akan berarti tanpa sinergi.
”Eksekutif tanpa DPRD tidak ada artinya, begitu juga sebaliknya. Jangan sampai ego mengalahkan kepentingan masyarakat,” tegas Megahari.
Acara yang turut dihadiri oleh Camat Cililin Opa Mustopa, perwakilan P4KBB Apih Apung Hadiat, serta elemen masyarakat seperti Ketua LAKI Kecamatan Sindangkerta Saeful Mu’min ini, ditutup dengan harapan besar. Sandi Supyandi berkomitmen bahwa hasil dari talkshow ini tidak hanya menjadi catatan rutin, melainkan menjadi dasar kuat bagi pembangunan KBB yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan. Masyarakat kini menanti, apakah harmoni “suami-istri” di pemerintahan ini benar-benar akan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan mereka. (ki²)