Kabupaten Bandung Barat, 25 Januari 2026. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan III Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriati Irwan, menekankan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan dan anggaran daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan kemanusiaan dan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Tati saat menghadiri kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (25/1/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pertemuan rutin tiga bulanan Paguyuban Ambulans Bandung Barat Selatan dan diikuti sekitar 60 peserta dari unsur relawan, tenaga kesehatan, serta aparat kewilayahan.
“Sebagai anggota DPRD, kami memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kehadiran saya di sini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mendengar langsung kondisi riil pelayanan di lapangan,” ujar Tati, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar.
Dalam forum dialog, sejumlah relawan ambulans menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan pengemudi, mulai dari perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja, hingga dukungan regulasi yang lebih berpihak pada aktivitas kemanusiaan berbasis komunitas.
Tati mengapresiasi peran Paguyuban Ambulans Bandung Barat Selatan yang dinilai telah memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, meski sebagian besar penggeraknya adalah relawan. Ia menegaskan, masukan dari lapangan akan menjadi bahan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
“Pengalaman para relawan ini adalah cermin kondisi nyata pelayanan publik. Ini akan kami jadikan rekomendasi agar kebijakan yang diambil pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Tati. Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap koridor hukum, kelengkapan administrasi, serta jaminan keselamatan pengemudi ambulans.
Ketua Pelaksana kegiatan, Irwan Susilo, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Menurutnya, sejak dilantik pada Februari 2025, pihaknya berkomitmen aktif mendampingi aktivitas sosial masyarakat di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
“Anggota dewan harus hadir di tengah masyarakat, berdialog, dan menyusun kebijakan yang bisa diterapkan di daerah. Aspirasi yang disampaikan hari ini diharapkan bisa diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Ipda Nova Hasliana Kanit Binmas Polsek Cililin, mengingatkan bahwa pengemudi ambulans memiliki peran strategis dalam rantai penyelamatan nyawa. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin berlalu lintas, serta keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.
“Kecepatan penting, tetapi keselamatan dan tanggung jawab jauh lebih utama. Profesionalisme driver ambulans diukur dari kualitas pelayanan dan kepatuhan pada prosedur,” kata Nova.
Ketua Paguyuban Ambulans Bandung Barat Selatan, Agus Nurdiansyah, berharap kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat dapat membuka ruang kebijakan yang lebih berpihak kepada relawan ambulans. Paguyuban ini saat ini membawahi enam kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat dan rutin terlibat dalam layanan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur TNI-Polri, perwakilan rumah sakit, relawan kesehatan se-Kecamatan Cihampelas, serta tokoh masyarakat setempat. Forum dialog ditutup dengan doa bersama dan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan aparat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rai)