Jurnalis9.com Ngamprah, 18 September 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Langkah rasionalisasi tersebut dilakukan melalui pengurangan frekuensi kegiatan rapat di luar kantor, khususnya penggunaan fasilitas hotel.
Kebijakan pembatasan kegiatan luar kantor ini diambil sebagai respons atas evaluasi belanja operasional dan kondisi pendapatan asli daerah. Pengurangan alokasi anggaran kegiatan luar gedung diupayakan tanpa mengurangi efektivitas penyusunan kebijakan publik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat M. Mahdi menjelaskan bahwa langkah pemangkasan kegiatan di hotel sudah berjalan sepanjang tahun anggaran ini. Pembenahan alokasi belanja tersebut berorientasi pada prinsip penghematan yang terukur dan berkeadilan.
”Jika dibandingkan tahun anggaran lalu, frekuensi rapat di hotel tahun ini sudah kami pangkas lebih dari 60 persen. Rapat-rapat komisi rutin, rapat fraksi, dan rapat pimpinan sekarang 100 persen kami lakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Mahdi.
Penggunaan fasilitas hotel kini difokuskan hanya untuk pembahasan dokumen perencanaan anggaran yang membutuhkan durasi panjang dan konsentrasi tinggi. Salah satunya adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah.
Pelaksanaan rapat pembahasan anggaran secara maraton di luar gedung dewan dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas ruang rapat utama gedung dewan yang hanya mampu menampung 40 orang. Sementara itu, pembahasan anggaran lintas instansi membutuhkan kapasitas ruang yang memadai untuk 80 hingga 90 peserta.
Ketersediaan fasilitas pendukung di gedung dewan saat ini juga masih memerlukan pembenahan. Ruang rapat utama memerlukan peremajaan sistem tata suara, alat proyeksi, dan pengondisi udara yang penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Di tengah capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat yang berada pada kisaran 45 hingga 52 persen dari target, dewan menekankan pentingnya pertimbangan biaya dan manfaat. Setiap pengeluaran anggaran dituntut memberikan dampak keluaran yang jelas bagi agenda pembangunan daerah.
”Rapat KUA-PPAS di hotel itu bukan belanja seremonial, tapi belanja untuk menentukan arah belanja APBD 2026. Jika pembahasannya tidak tuntas karena tidak fokus, kerugiannya bisa ratusan miliar salah sasaran. Tapi saya sepakat, di tengah PAD yang belum optimal, rasa krisis harus ada,” ujar Mahdi.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah diminta untuk tidak menyetujui pengajuan kegiatan rapat di hotel yang tidak memiliki urgensi menginap. Dewan juga memberlakukan batasan ketat terhadap pelaksanaan rapat di luar wilayah kabupaten.
Seluruh elemen dewan dan perangkat daerah diwajibkan mengutamakan pemanfaatan fasilitas di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan ini bertujuan agar perputaran ekonomi dari belanja kegiatan pemerintah daerah tetap memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak daerah setempat.
”Mulai bulan lalu saya sudah instruksikan, dilarang rapat di luar wilayah Kabupaten Bandung Barat kecuali ada alasan sangat khusus dan ada izin pimpinan. Jika pun harus di hotel, wajib di hotel yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat agar perputaran ekonominya kembali dan ada potensi pajak hotel-restoran untuk pendapatan asli daerah kita,” tutur Mahdi.
Persetujuan surat perintah perjalanan dinas untuk kegiatan di luar gedung dewan kini menerapkan empat kriteria ketat. Persyaratan tersebut meliputi surat urgensi dari alat kelengkapan dewan, analisis biaya dan manfaat, target keluaran yang terukur, serta laporan hasil pelaksanaan rapat.
Kajian efisiensi biaya juga terus diperbarui untuk memastikan akuntabilitas anggaran. Simulasi pembiayaan menunjukkan bahwa rapat menginap dalam bentuk paket pertemuan penuh memberikan kepastian penyelesaian dokumen tata kelola keuangan daerah secara tepat waktu.
Langkah jangka panjang yang disiapkan dewan mencakup perbaikan fasilitas gedung dewan secara bertahap. Alokasi anggaran kegiatan yang berhasil dihemat bakal dialihkan untuk peningkatan sarana dan prasarana ruang rapat di kompleks perkantoran dewan.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka bersama media dan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran daerah digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.
Reporter : A. Wana