Jurnalis9.com Purwakarta, 12 Februari 2026. Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Forum tahunan ini menjadi ruang konsolidasi usulan prioritas pembangunan dari desa-desa.
Musrenbang dibuka Camat Bojong Dede Iskandar. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Bojong Iptu Budiman, perwakilan Danramil 1903 Darangdan Peltu H. Kusnadi, unsur perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, anggota DPRD daerah pemilihan setempat, serta para kepala desa se-Kecamatan Bojong.
Dalam sambutannya, Dede Iskandar menegaskan posisi Musrenbang sebagai forum resmi perencanaan pembangunan. “Musrenbang merupakan forum resmi untuk mengutarakan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” kata dia saat membuka sidang perencanaan tersebut.
Ia menyebut, melalui mekanisme itu pemerintah kecamatan berupaya merangkum kebutuhan riil masyarakat. “Melalui Musrenbang ini kita bersama-sama merencanakan pembangunan di seluruh Kecamatan Bojong yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita semuanya,” ujarnya.
Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan lanjutan setelah musyawarah di tingkat desa. Usulan yang telah disepakati di desa dibahas kembali untuk diselaraskan dengan prioritas kabupaten, kemampuan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Secara prosedural, hasil Musrenbang kecamatan akan menjadi bahan dalam forum perangkat daerah dan penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta. Dokumen RKPD nantinya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebelum dibahas bersama DPRD.
Kehadiran unsur legislatif dalam forum ini memberi ruang sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan fungsi penganggaran di DPRD. Sementara kehadiran unsur TNI dan Polri mencerminkan dukungan lintas sektor dalam menjaga stabilitas pelaksanaan pembangunan di wilayah.
Sejumlah kepala desa yang hadir menyampaikan usulan prioritas, mulai dari infrastruktur jalan lingkungan, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi desa. Usulan tersebut dicatat untuk diverifikasi dan dipilah sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendorong pendekatan perencanaan partisipatif agar pembangunan tidak semata ditentukan dari atas. Mekanisme Musrenbang menjadi instrumen untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan, air bersih, dan layanan publik yang masuk dalam skala prioritas.
Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan anggaran membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, proses penyaringan dan penentuan prioritas menjadi tahap krusial agar program yang dipilih benar-benar berdampak luas.
Camat Bojong menekankan pentingnya komitmen bersama setelah forum selesai. Perencanaan, kata dia, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pijakan untuk kerja nyata pemerintah di lapangan.
Musrenbang di Bojong tahun ini menjadi bagian dari rangkaian penyusunan RKPD 2027 di seluruh kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Hasilnya akan menentukan arah pembangunan daerah satu tahun ke depan mulai dari skala lingkungan hingga program strategis tingkat kabupaten.
Reporter : Asep eker