Jurnalis9.com. Februari 2026. Dunia saat ini berada dalam fase ketegangan geopolitik yang kompleks, ditandai dengan meningkatnya konflik, instabilitas ekonomi global, serta fluktuasi ekstrem harga komoditas dan aset keuangan. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kepemimpinan global yang didominasi oleh tokoh-tokoh berusia di atas 65 tahun, generasi yang tumbuh dalam bayang-bayang Perang Dunia II dan Perang Dingin, serta membawa memori historis yang kuat tentang nasionalisme, kekuasaan, dan pertahanan negara.
Di antara para pemimpin tersebut tercatat sejumlah figur sentral dunia: Ayatollah Ali Khamenei (Iran, 86 tahun), Donald Trump (Amerika Serikat, 79 tahun), Xi Jinping (Tiongkok, 72 tahun), Recep Tayyip Erdoğan (Turki, 71 tahun), Vladimir Putin (Rusia, 73 tahun), Anwar Ibrahim (Malaysia, 78 tahun), Benjamin Netanyahu (Israel, 76 tahun), Prabowo Subianto (Indonesia, 74 tahun), hingga Narendra Modi (India, 76 tahun). Negara-negara yang mereka pimpin memiliki pengaruh besar terhadap arah perputaran dunia baik dalam kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi global, maupun eskalasi konflik bersenjata.
Kepemimpinan generasi ini kerap ditandai oleh corak ultra-nasionalisme yang kuat. Negara ditempatkan sebagai prioritas utama, bahkan di atas kepentingan tatanan global. Pola pikir tersebut berakar pada doktrin geopolitik lama yang lahir dari trauma perang dunia, di mana kedaulatan dan kekuatan militer menjadi fondasi utama pertahanan negara. Dalam konteks ini, dunia menyaksikan meningkatnya perlombaan senjata, penguatan aliansi strategis, serta pengaktifan kembali logika “blok kekuatan” dalam hubungan internasional.
Dampaknya tidak hanya terasa dalam bidang politik, tetapi juga ekonomi global. Harga saham, kripto, mata uang, hingga logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan platinum mengalami fluktuasi ekstrem. Pasar kebutuhan pokok ikut terdampak, memperkuat tekanan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketegangan geopolitik terbukti berkorelasi langsung dengan instabilitas ekonomi, menciptakan rasa cemas kolektif di berbagai belahan dunia.
Salah satu figur yang sering menjadi sorotan dalam dinamika ini adalah Donald Trump. Dalam narasi politik global, Trump kerap dipersepsikan sebagai simbol ultra-nasionalisme Amerika Serikat. Namun, sejumlah analis geopolitik menilai pendekatan Trump lebih bersifat struktural ketimbang ideologis. Amerika Serikat, yang pasca-1945 dibangun sebagai pusat manufaktur dan ekspor dunia, kini bertransformasi menjadi negara konsumtif dengan beban utang besar. Sistem global lama hanya berfungsi optimal ketika pusat kekuatannya kuat secara ekonomi dan produksi.
Dalam kerangka ini, Trump dipandang tidak berupaya memperbaiki sistem global yang ada, melainkan melepaskan Amerika dari beban-beban struktural tersebut. Kebijakan penarikan diri dari berbagai perjanjian multilateral, kritik terhadap NATO, serta penggunaan tarif perdagangan sebagai instrumen politik dipahami sebagai upaya mengurangi ketergantungan dan kewajiban global Amerika Serikat. Pendekatan ini memunculkan kegelisahan global, karena melemahkan fondasi kerja sama internasional yang selama puluhan tahun menopang stabilitas dunia.
Logika yang digunakan bersifat rasional-ekonomis: sistem multilateral memaksa negara kuat untuk mensubsidi negara lemah, sementara kapasitas ekonomi Amerika dianggap tidak lagi sekuat masa lalu. Dalam perspektif ini, kebijakan Trump tidak semata dilihat sebagai tindakan destruktif, tetapi sebagai strategi pemutusan beban struktural yang dianggap menggerogoti ketahanan nasional Amerika Serikat.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa tatanan global tidak sepenuhnya dibangun di atas moralitas universal, melainkan pada keseimbangan kepentingan dan kekuatan. Ketika keseimbangan itu berubah, sistem global pun ikut bergeser. Dunia yang tampak “terbakar” hari ini merupakan refleksi dari proses transisi tersebut mengarah peralihan dari satu tatanan ke tatanan lain yang belum sepenuhnya terbentuk.
Resonansi dinamika global ini juga terasa di Indonesia. Di dalam negeri, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipandang tengah melakukan penataan ulang terhadap sistem lama yang selama ini dianggap memberi ruang bagi praktik oligarki, mafia ekonomi, dan korupsi struktural. Kebijakan-kebijakan yang menyentuh kepentingan kelompok-kelompok kuat memunculkan resistensi, tetapi juga membuka harapan akan reformasi tata kelola yang lebih bersih dan berdaulat.
Dalam konteks global, langkah tersebut mencerminkan kecenderungan serupa: negara berupaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan nasional di tengah ketidakpastian internasional. Namun, tantangannya adalah menjaga agar nasionalisme tidak berubah menjadi isolasionisme yang justru merugikan masyarakat luas.
Generasi muda—Gen Z dan milenial yang secara demografis mendominasi populasi dunia berada pada posisi krusial dalam transisi ini. Ketika dunia dipimpin oleh generasi lama dengan memori konflik global, generasi muda menghadapi realitas baru berupa krisis iklim, disrupsi teknologi, dan ekonomi digital. Perbedaan cara pandang ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun dialog lintas generasi tentang arah masa depan dunia.
Dunia hari ini tidak hanya menghadapi ancaman perang konvensional, tetapi juga risiko non-tradisional seperti krisis energi, disrupsi digital, hingga potensi gangguan sistem global yang mulai dari pemadaman listrik massal, gangguan satelit, hingga krisis informasi. Semua ini menuntut kesiapan kolektif, bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga ketahanan sosial, ekonomi, dan moral.
Dalam lanskap global yang terus berubah, satu hal menjadi jelas: dunia sedang berada dalam fase transisi besar. Kepemimpinan generasi tua dengan seluruh warisan historisnya tengah berhadapan dengan tuntutan zaman baru. Masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan negara-negara besar, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat global membangun tatanan yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan.
Reporter : Red.