Jurnalis9.com Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, 24 Februari 2026. Pemerintah Kecamatan Cihampelas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan arah pembangunan dengan tema penguatan ekonomi dan daya saing daerah guna pemerataan kesejahteraan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Cihampelas tersebut dihadiri Camat Cihampelas Agus Rudianto, S.Sos, unsur Muspika, para kepala desa, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta unsur kepolisian dan TNI. Hadir pula perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta sejumlah dinas teknis.
Dalam sambutannya, Agus Rudianto menegaskan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme penting dalam perencanaan pembangunan karena menghimpun aspirasi dari tingkat paling bawah.
“Musrenbang ini sangatlah penting karena prinsipnya bottom up dari bawah ke atas, semoga usulan ini bisa terealisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran perwakilan dinas diharapkan dapat mempercepat proses penajaman program sehingga usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas dan kewenangan.
Dari unsur keamanan, perwakilan Koramil menyampaikan komitmen untuk mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan kondusif. Aparat, menurutnya, memiliki peran dalam menjaga stabilitas sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
Kapolsek Cililin AKP D.M.S. Andriani juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Ia menyebutkan bahwa kepolisian akan melaksanakan Operasi Ketupat sebagai langkah pengamanan.
“Kriminal pada menjelang Lebaran meningkat. Mari bersama-sama jaga keamanan lingkungan, jaga putra-putri untuk tidak membeli petasan, balap liar, jangan perang sarung,” katanya.
Selain itu, masyarakat diimbau bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar situasi tetap kondusif.
Sambutan kepala daerah yang dibacakan oleh perwakilan Bapelitbangda menekankan bahwa Musrenbang merupakan amanat regulasi sebagai forum partisipatif yang mempertemukan berbagai unsur untuk menyusun rencana pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel.
Dalam sambutan tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan perlu diselaraskan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat, termasuk sinkronisasi penganggaran. Hal ini penting agar program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
“Musrenbang ini merupakan permusyawaratan yang melibatkan semua elemen pemerintahan dan masyarakat serta stakeholder terkait sebagai tempat bertemunya aspirasi masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan.
Tema penguatan ekonomi dan daya saing dinilai relevan dengan kondisi daerah yang membutuhkan dorongan pada sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Dalam forum tersebut dipaparkan rekapitulasi usulan dari tujuh desa di Kecamatan Cihampelas. Usulan mencakup perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan sarana air bersih, penguatan koperasi, hingga pengadaan sarana pertanian dan persampahan.
Beberapa desa mengusulkan peningkatan jalan sebagai prioritas utama karena akses transportasi dinilai berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Di sisi lain, program bantuan sosial seperti rehabilitasi rumah dan sanitasi juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Usulan pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas pembantu, serta dukungan terhadap kelompok usaha masyarakat menunjukkan upaya mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi.
Musrenbang kecamatan berfungsi sebagai tahap penyaringan untuk menentukan prioritas sebelum dibahas lebih lanjut pada tingkat kabupaten. Proses ini menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang mengedepankan partisipasi publik.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah pembangunan yang realistis dan berkelanjutan. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan penyusunan RKPD sebagai pedoman pelaksanaan program tahun mendatang.
Kegiatan berlangsung dengan suasana dialogis, di mana peserta menyampaikan masukan dan harapan terhadap pembangunan wilayah. Pemerintah kecamatan menilai partisipasi aktif masyarakat sebagai modal penting untuk memastikan program yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan berakhirnya Musrenbang tingkat kecamatan, hasil rumusan akan dibawa ke tahapan selanjutnya dalam proses perencanaan daerah. Pemerintah berharap sinergi antar pemangku kepentingan dapat terus terjaga demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Reporter ; Komala Sari