Jurnalis9.com CILILIN, 24 Februari 2026. Aula Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi tempat berkumpul masyarakat dalam merajut asa pembangunan masa depan. Pada Selasa pagi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Cililin. Pertemuan strategis ini mengusung tema besar “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.”
Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh Camat Cililin Opa Mustopa SH, Kapolsek Cililin AKP D.M.S. Andriani S, S.Pd, perwakilan Danramil Cililin, serta para kepala desa se-Kecamatan Cililin. Turut hadir jajaran pimpinan dan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Bapelitbangda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUTR, DKPP, Dishub, hingga Dinas DPMD.
Camat Cililin, Opa Mustopa, dalam sambutannya menegaskan bahwa musyawarah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan instrumen vital untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
”Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Musrenbang adalah instrumen usulan aspirasi masyarakat demi pembangunan daerah. Acara ini bertujuan mempertajam agar usulan yang masuk lebih pas dan sesuai dengan keperluan riil di lapangan,” ujar Opa Mustopa saat mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi.
Konteks pembangunan yang dipaparkan dalam forum ini merujuk pada upaya sinkronisasi antara kebijakan pusat melalui “Asta Cita” Presiden dan program daerah “9 Langkah Ngawujudkeun Jabar Istimewa”, serta 12 program unggulan Bupati Bandung Barat. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah tantangan infrastruktur jalan di wilayah Bandung Barat bagian selatan yang masih memerlukan perhatian serius.
Kepala Bapelitbangda Bandung Barat, Eriska Hendrayana, memberikan pandangan yang jujur dan objektif mengenai proses perencanaan ini. Menurutnya, menyusun struktur RKPD melibatkan tiga pendekatan utama: teknokratik, politik, dan partisipatif.
”Ternyata musrenbang seperti kompetisi program yang disusun sebaik-baiknya. Di tingkat kecamatan akan dipilah sesuai prasyarat prosedur, kemudian dilombakan lagi di tingkat kabupaten dengan sesama kecamatan. Tidak semua pengajuan disetujui karena didasarkan pada skala prioritas,” ungkap Eriska Hendrayana.
Ia juga menambahkan secara terbuka bahwa sifat Musrenbang adalah musyawarah yang tidak mengharuskan seluruh usulan disetujui. Namun, ia menekankan bahwa pintu pembangunan tidak hanya melalui satu jalur. Pembangunan daerah bisa diakomodasi melalui jalur lain seperti Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan maupun rencana kerja strategis dari kepala dinas.
Dalam sesi teknis, sejumlah isu krusial mencuat, termasuk rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027. Perwakilan Bapelitbangda mengonfirmasi bahwa usulan anggaran Pilkades untuk desa-desa seperti Karyamukti, Batulayang, Cililin, Rancapanggung, dan Bongas telah masuk dalam daftar usulan wajib.
Terkait infrastruktur, Kepala Desa Karang Anyar menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan jalan desa yang mencapai panjang berkilo-kilometer. Pihak desa mengusulkan agar status jalan tersebut ditingkatkan menjadi jalan kabupaten agar proses perbaikan dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Menanggapi hal ini, staf Dinas PUTR mengingatkan agar setiap usulan jalan desa harus dipastikan memiliki SK status jalan yang jelas serta spesifikasi pembangunan yang detail, baik menggunakan beton maupun aspal.
Selain jalan, perhatian juga tertuju pada sektor ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memverifikasi usulan dari Desa Budiharja terkait pengadaan Mini Combine Harvester atau mesin pemanen padi untuk membantu produktivitas petani lokal. Sementara itu, Dinas Perhubungan menekankan bahwa pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diprioritaskan pada ruas jalan yang sudah dalam kondisi baik dan tidak ada rencana pelebaran dalam waktu dekat.
Secara kumulatif, total pagu usulan yang masuk dalam Musrenbang Kecamatan Cililin untuk tahun 2027 mencapai Rp14.540.518.442. Angka ini mencerminkan tingginya harapan warga Cililin terhadap pemerataan pembangunan yang menyentuh aspek fundamental, mulai dari akses jalan, fasilitas pertanian, hingga kelayakan hunian melalui program Rumah Tidak Layak Huni.
Reporter : Komala Sari