Jurnalis9.com. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. 25 Februari 2026. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat Kecamatan Batujajar tidak hanya menjadi ruang pembahasan program prioritas daerah, tetapi juga menyoroti kehadiran unsur legislatif dalam proses perencanaan. Dari jajaran anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) IV, tercatat hanya Jajang Sukmahari yang hadir langsung mengikuti rangkaian kegiatan.
Kehadiran anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut menjadi perhatian peserta forum karena Musrenbang merupakan kanal penting untuk menjaring aspirasi masyarakat sebelum masuk dalam tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam praktik perencanaan pembangunan, kehadiran legislator kerap dipandang strategis karena berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi konstituen.
Dalam sambutannya, Jajang menyampaikan apresiasi atas partisipasi berbagai unsur yang hadir. “Momentum ini lahir dari bawah atau bottom up system, di mana usulan-usulan kita tampung dan kita bedah dengan tetap memperhatikan skala prioritas,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat pengurangan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp360 miliar. Menurutnya, situasi tersebut menuntut sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat agar program prioritas tetap berjalan efektif. “Kita semua punya kepentingan, tetapi tetap harus melihat skala prioritas agar anggaran tepat sasaran,” kata Jajang.
Sejumlah peserta forum menyebut kehadiran Jajang sebagai bentuk keterlibatan langsung wakil rakyat dalam proses perencanaan. Dalam beberapa forum Musrenbang kecamatan lain di Kabupaten Bandung Barat, peserta mengungkapkan bahwa tidak selalu ada perwakilan legislatif yang hadir. Situasi ini menjadi catatan tersendiri bagi sebagian pemangku kepentingan lokal yang berharap komunikasi antara DPRD dan masyarakat dapat terus diperkuat.
Kondisi tersebut juga memunculkan diskusi mengenai pentingnya konsistensi kehadiran anggota dewan dalam forum perencanaan. Musrenbang, sebagaimana diatur dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, merupakan tahapan yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah secara partisipatif. Kehadiran legislator dinilai dapat mempercepat sinkronisasi antara kebutuhan lapangan dan proses penganggaran.
Jajang menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti tiga fokus utama yang perlu mendapat perhatian, yakni pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Bandung Barat adalah masyarakat yang bersama dan bermufakat. Kita bagian dari upaya bersama untuk mendorong efektivitas anggaran,” ucapnya.
Selain menghadiri forum, Jajang juga mengikuti paparan dari perangkat daerah terkait mekanisme penyusunan program. Penjelasan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) mengenai pendekatan teknokratik, politik, dan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan menjadi bagian penting dalam diskusi.
Kehadiran unsur legislatif dalam forum seperti ini memiliki relevansi dengan fungsi representasi yang melekat pada DPRD. Dalam sistem pemerintahan daerah, anggota dewan tidak hanya berperan dalam pembahasan anggaran dan regulasi, tetapi juga menjembatani aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam kebijakan publik.
Di sisi lain, Musrenbang Batujajar juga membahas berbagai usulan konkret dari desa-desa, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan sistem air bersih, penguatan sektor pertanian dan peternakan, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro. Beragam usulan tersebut menggambarkan kebutuhan riil masyarakat yang memerlukan dukungan lintas sektor.
Beberapa peserta forum menilai bahwa keterlibatan anggota DPRD sejak tahap perencanaan dapat membantu memperkuat advokasi program di tingkat kabupaten. Hal ini karena usulan yang telah dibahas dalam Musrenbang berpotensi masuk dalam pembahasan anggaran apabila memenuhi kriteria prioritas.
Kehadiran Jajang juga dipandang sebagai sinyal komitmen untuk menjaga komunikasi dengan konstituen di wilayah dapil IV. Dalam konteks politik lokal, interaksi langsung melalui forum resmi seperti Musrenbang sering menjadi indikator kedekatan wakil rakyat dengan dinamika masyarakat.
Meski demikian, proses perencanaan pembangunan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan fiskal daerah, kesesuaian program dengan rencana strategis, serta hasil verifikasi teknis. Tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran, sehingga diperlukan penentuan prioritas secara bertahap.
Forum Musrenbang Batujajar akhirnya ditutup dengan harapan agar seluruh pihak dapat terus mengawal proses perencanaan hingga tahap implementasi. Bagi Jajang, forum ini menjadi bagian dari upaya memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui partisipasi aktif berbagai unsur, termasuk kehadiran perwakilan legislatif, proses perencanaan diharapkan mampu menghasilkan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat ke depan.
Reporter : Komala Sari