Bandung Barat, 31 Maret 2026. Selasar Masjid Besar Ash-Shiddiq, Bandung Barat, siang itu bukan sekedar acara rangkaian seremoni rutin pasca-Lebaran. Di balik aroma hidangan yang tersaji dan jabat tangan yang melingkar, terselip sebuah upaya rekonsiliasi birokrasi yang barangkali jauh lebih krusial ketimbang sekadar tradisi halalbihalal 1 Syawal 1447 Hijriah.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, berdiri di mimbar dengan sisa-sisa gurat kelelahan. Kondisi fisiknya memang belum pulih benar, ia baru saja melewati hari keempat perawatan akibat gangguan kesehatan. Namun, kehadirannya di tengah ratusan aparatur sipil negara (ASN) seolah ingin menegaskan satu hal: ada retakan-retakan komunikasi dalam setahun dua bulan masa kepemimpinannya yang harus segera ditambal.
Dalam narasinya yang lugas namun rendah hati, Jeje tak segan membuka ruang otokritik. Ia menyentuh sisi manusiawi birokrasi yang kerap luput dari dokumen formal: pesan singkat yang tak terbalas, sapaan yang terlewat, hingga kecemasan para kepala dinas yang sering kali salah menerjemahkan diamnya sang pimpinan sebagai sebuah kemarahan.
”Ada yang chat belum dibalas, pasti sakit hati. Ada yang mungkin kenal bupati, cuma dilihat doang. Itu mungkin tidak sengaja,” ungkapnya. Pengakuan ini menjadi menarik karena menyentuh ego birokrasi yang sering kali kaku. Di sini, halalbihalal bertransformasi dari sekadar ritual keagamaan menjadi katarsis bagi kemacetan komunikasi yang selama ini mungkin menghambat akselerasi program pembangunan.
Namun, urusan Bandung Barat tentu bukan sekadar soal “sakit hati” atau pesan WhatsApp yang terabaikan. Jeje menyadari betul bahwa timnya tengah berkejaran dengan waktu dan ekspektasi publik yang meninggi. Keluhan mengenai lambatnya pelayanan publik, serta “pekerjaan rumah” (PR) besar di sektor infrastruktur dan pendidikan, adalah hantu yang terus membayangi.
Membangun soliditas tim bukan lagi pilihan, melainkan keharusan fungsional. Tanpa kabinet yang kompak, visi pembangunan hanya akan menjadi narasi di atas kertas. Ia membawa pesan filosofis bahwa kerja birokrasi adalah investasi kemanusiaan. “Menolong orang lain adalah seni menolong diri kita sendiri di kemudian hari,” sitirnya. Sebuah ajakan bagi para ASN untuk memandang pelayanan bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai tabungan kebajikan.
Refleksi atas kekuasaan ini diperdalam oleh tausiah Kh. Didin Saepudin. Pimpinan Pondok Pesantren Cililin itu memberikan peringatan yang cukup menohok mengenai tiga hal yang kerap menjadi racun dalam persahabatan dan profesionalisme: jabatan, kekayaan, dan ilmu.
Dalam perspektif etika kekuasaan, pesan Didin menjadi jangkar moral bagi para pejabat di Bandung Barat. Ia mengingatkan bahwa posisi—apakah itu sebagai pemimpin yang mengarahkan atau makmum yang taat—memiliki porsinya masing-masing tanpa harus saling “jegal”. Ini adalah kritik halus terhadap fenomena “sirik-sirikan” atau persaingan tidak sehat yang sering kali menjadi penyakit kronis di lingkungan pemerintahan daerah.
Pertanyaan-pertanyaan eksistensial mengenai untuk apa umur dihabiskan dan dari mana harta didapatkan yang dilontarkan sang kiai, menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang diambil hari ini akan memiliki pertanggungjawaban di masa depan.
Halalbihalal di Masjid Ash-Shiddiq ini pada akhirnya menyisakan sebuah kesimpulan penting: kekuasaan yang efektif hanya bisa berjalan jika didorong oleh mesin birokrasi yang sehat secara batiniah. Pesan “jangan ada dendam” dan “jangan ada sirik” yang ditekankan bupati bukan sekadar bumbu pidato, melainkan syarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang amanah.
Tantangan Bandung Barat ke depan sangat nyata. Namun, dengan keberanian pimpinan untuk meminta maaf atas sumbatan komunikasi dan kesediaan bawahan untuk melepas ego sektoral, ada harapan bahwa pelayanan publik di KBB akan bergerak ke arah yang lebih humanis. Di atas piring-piring makan siang yang dinikmati bersama hari itu, tersimpan komitmen untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melangkah sebagai satu kesatuan tim yang solid.
Membangun daerah memang dimulai dari infrastruktur jalan, tetapi mempertahankannya dimulai dari hati yang saling memaafkan.
Reporter : Aki