Jurnalis9.com. Bandung Barat, 31 Maret 2026. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 menjadi lebih dari sekadar agenda formal tahunan. Forum ini memantulkan dua wajah pembangunan daerah: capaian makro yang relatif positif, sekaligus catatan kritis tentang efektivitas belanja dan kualitas pelayanan publik.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam paparannya menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase awal transformasi pembangunan dengan fokus pada penguatan ekonomi dan pelayanan dasar. Sejumlah indikator menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, melampaui target. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 71,65 poin, diikuti penurunan tingkat kemiskinan ke angka 9,87 persen.
Di atas kertas, angka-angka itu mencerminkan stabilitas. Namun, sebagaimana lazimnya laporan kinerja pemerintahan, capaian statistik tidak serta-merta menjelaskan kualitas distribusi manfaat di lapangan.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, menegaskan bahwa orientasi rekomendasi dewan tetap bertumpu pada kepentingan masyarakat. “Seluruh sektor yang urusan kemasyarakatan menjadi perhatian utama. Masyarakat sudah lama menanti kesejahteraan,” ujarnya.
Pernyataan itu menandai garis tegas antara capaian administratif dan harapan publik. DPRD, dalam posisinya sebagai pengawas, menuntut agar setiap rupiah anggaran yang telah disetujui benar-benar diterjemahkan menjadi program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di titik inilah isu efektivitas anggaran menjadi sorotan. Realisasi belanja daerah yang mencapai 92,77 persen memang menunjukkan tingkat serapan yang cukup tinggi. Namun, keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tetap menjadi indikator yang memerlukan pembacaan lebih cermat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) 8 DPRD, Jajang Sukmahari, mengurai persoalan ini dengan perspektif yang lebih struktural. Menurutnya, SiLPA tidak selalu identik dengan kegagalan, tetapi juga tidak bisa otomatis dimaknai sebagai keberhasilan.
“SiLPA bisa lahir dari efisiensi, itu positif. Tetapi ada juga yang berasal dari program yang tidak terlaksana. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” kata Jajang.
Penjelasan tersebut menggarisbawahi dilema klasik dalam pengelolaan keuangan daerah: antara kehati-hatian fiskal dan ketepatan eksekusi program. Dalam praktiknya, SiLPA yang besar kerap menjadi tanda bahwa perencanaan belum sepenuhnya selaras dengan implementasi.
Lebih jauh, DPRD mendorong percepatan penggunaan anggaran, terutama dalam skema perubahan anggaran tahun berjalan. Tujuannya sederhana namun krusial: memastikan bahwa anggaran tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan bergerak menjadi program yang berdampak.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengakui bahwa tantangan tidak berhenti pada capaian indikator makro. Masih terdapat pekerjaan rumah pada sektor pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang belum merata.
Langkah korektif pun disiapkan. Pemerintah daerah berencana mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi untuk memperkuat transparansi. Pengawasan pengadaan barang dan jasa akan diperketat sejak awal tahun anggaran. Integrasi data melalui program Satu Data Daerah juga didorong untuk memastikan kebijakan berbasis informasi yang lebih akurat.
Namun, seperti disampaikan dalam forum tersebut, kunci dari seluruh upaya ini terletak pada konsistensi pelaksanaan. Rekomendasi DPRD, dalam bahasa Bupati Jeje, adalah “vitamin” bagi birokrasi. Istilah ini menggambarkan bahwa evaluasi bukan sekadar kritik, melainkan dorongan untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan.
Dalam perspektif yang lebih luas, rapat paripurna ini memperlihatkan dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif yang saling mengoreksi sekaligus melengkapi. DPRD menegaskan fungsi pengawasan dan perencanaan, sementara pemerintah daerah memegang peran sebagai pelaksana kebijakan.
Kesimpulannya, LKPJ 2025 Kabupaten Bandung Barat menunjukkan fondasi pembangunan yang cukup stabil, tetapi belum sepenuhnya menjawab tuntutan efektivitas dan pemerataan. Tantangan ke depan tidak lagi sekadar menjaga tren positif, melainkan memastikan bahwa setiap capaian statistik memiliki padanan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Di titik itulah, ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan atau besaran anggaran, melainkan oleh seberapa jauh kebijakan publik mampu hadir sebagai solusi konkret bagi kebutuhan warga.
Reporter : Aki