Jurnalis9.com. Bandung Barat. Di tengah belum sepenuhnya reda dinamika politik pasca Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mulai menata langkah menuju Pemilu 2029. Melalui agenda roadshow dan pendidikan politik bersama partai politik di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat.
KPU menegaskan satu pesan penting: demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pencoblosan, melainkan dimulai dari tata kelola organisasi politik yang tertib dan akurat.
Pertemuan itu dihadiri jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pengurus DPC PDI Perjuangan, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bandung Barat, hingga Ketua PAC dari 16 kecamatan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat Tuti Turimayanti memanfaatkan forum tersebut untuk menunjukkan bahwa konsolidasi internal partainya tengah berjalan. Kepengurusan DPC periode 2025–2030 yang baru ditetapkan pada Desember lalu, kata dia, kini sedang diperkuat hingga tingkat akar rumput.
“Seluruh PAC di 16 kecamatan sudah terbentuk. Kepengurusan ranting di 165 desa juga sudah tersusun, dan saat ini kami sedang menyelesaikan pembentukan anak ranting di tingkat RW,” ujar Tuti.
Bagi partai politik, penguatan struktur bukan sekadar urusan organisasi. Di daerah dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan seperti Bandung Barat, mesin partai juga menjadi instrumen komunikasi sosial dan politik dengan masyarakat. Karena itu, Tuti menilai kehadiran KPU dan Kesbangpol penting untuk memastikan partai memahami tata kelola administrasi, pelaporan, hingga kesiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.
Di forum itu, KPU tidak datang sekadar bersilaturahmi. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman membawa data yang cukup mencolok: partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Bandung Barat mencapai sekitar 84 persen, melampaui target nasional sebesar 80 persen.
Angka itu menjadi indikator bahwa kesadaran politik masyarakat relatif terjaga. Namun KPU tampaknya memahami, tingginya partisipasi saja tidak cukup bila kualitas pemilu masih dibayangi persoalan administratif dan akurasi data pemilih.
Ripqi menyebut suara tidak sah pada Pemilu 2024 berhasil ditekan. Pada pemilu legislatif 2019, angka suara tidak sah berada di kisaran 11 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi sekitar 7 persen. Untuk pemilihan presiden, suara tidak sah berada di angka sekitar 3 persen.
Penurunan itu, menurut dia, merupakan hasil dari sosialisasi tata cara pencoblosan yang lebih masif. Tetapi pekerjaan besar sesungguhnya masih berada di depan: menjaga kualitas data pemilih dan kesiapan partai politik menuju Pemilu 2029.
Karena itu, KPU mulai mengingatkan partai politik agar memperbarui data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, hingga legalitas sekretariat partai melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol.
Pesan tersebut terdengar administratif, tetapi substansinya sangat politis. Dalam pengalaman pemilu sebelumnya, persoalan data kepengurusan dan keanggotaan kerap menjadi titik rawan yang menentukan lolos atau tidaknya partai dalam proses verifikasi.
KPU juga mengungkap bahwa pemutakhiran data pemilih kini dilakukan secara berkelanjutan setiap tiga bulan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, hingga Disdukcapil. Langkah ini ditempuh untuk meminimalkan data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun perubahan status kependudukan yang terlambat tercatat.
Sementara itu, Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat melihat forum tersebut sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi. Sekretaris Kesbangpol Agnes Virganty mengatakan pemerintah daerah berkepentingan menjaga partisipasi politik masyarakat tetap tinggi, terutama di kalangan generasi muda.
“Kolaborasi dan komunikasi yang baik harus terus dijaga demi menciptakan proses demokrasi yang sehat, berkualitas, dan partisipatif,” kata Agnes.
Di balik suasana formal dan penuh sapaan organisasi, agenda roadshow ini memperlihatkan satu kenyataan: tahapan menuju Pemilu 2029 sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum jadwal resmi dibuka. Konsolidasi partai, pemutakhiran data pemilih, penataan daerah pemilihan, hingga pendidikan politik masyarakat kini menjadi pekerjaan yang berjalan bersamaan.
Demokrasi modern memang tidak lagi hanya ditentukan oleh kampanye dan perebutan suara. Ia bertumpu pada ketepatan data, disiplin administrasi, dan kemampuan institusi politik menjaga kepercayaan publik. Di titik itulah, pertemuan antara KPU, Kesbangpol, dan partai politik di Bandung Barat menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial. Ia merupakan pengingat bahwa kualitas demokrasi sering kali ditentukan oleh hal-hal teknis yang dikerjakan secara konsisten jauh sebelum rakyat datang ke bilik suara.
Reporter : Rega