Jurnalis9.com Bandung Barat, 13 Mei 2026. Di sela-sela pelepasan jemaah haji Kloter 29 di Masjid Ash Shiddiq, Nur Djulaeha, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah. Namun di balik pernyataan itu, terdapat sejumlah catatan kritis yang mengarah pada pekerjaan rumah besar di sektor kesehatan.
Dukungan yang disampaikan politikus dari daerah pemilihan Bandung Barat selatan itu bukan tanpa syarat. Komisi IV yang membawahi urusan kesehatan, menurutnya, memiliki kepentingan langsung untuk memastikan seluruh prosesi ibadah haji mulai dari pemeriksaan kesehatan awal hingga kepulangan jemaah berjalan tanpa cacat.
Hal itu pula yang melatarbelakangi ketidaksiapannya merilis data pasti jumlah jemaah disabilitas yang berangkat tahun ini. “Untuk jumlah dan sebagainya, saat ini saya pribadi belum menerima data,” ujarnya di lokasi, mengakui masih adanya simpul informasi yang belum terintegrasi sepenuhnya.
Sejatinya, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyelenggaraan haji di Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah mencanangkan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Sebanyak 600 kursi roda dikirim PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ke Tanah Suci untuk mendukung mobilitas jemaah prioritas. Bahkan, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjamin jemaah difabel dan lansia pengguna kursi roda mendapat fasilitas duduk di kelas bisnis pesawat.
Namun, semangat kebijakan inklusif di pusat itu seakan tak sepenuhnya bergema hingga ke pelosok daerah seperti Bandung Barat.
Di sisi lain, Komisi IV tidak hanya bertugas mengawasi keberangkatan haji. Nur Djulaeha mengakui masih ada masalah mendasar pada infrastruktur kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat yang menjadi daerah pemilihannya. “Masih banyak titik lemah (blank spot) dalam layanan BPJS Kesehatan,” katanya. “Masyarakat di sana belum melek digital. Target waktu tunggu pelayanan seharusnya tidak lebih dari satu jam, tapi kita harus merangkul semua pihak.”
Masalah ini bukan isapan jempol belaka. Berdasarkan hasil penelusuran, pemerataan fasilitas kesehatan di Bandung Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah wilayah, terutama di kawasan perbatasan, kesulitan mengakses layanan puskesmas akibat luasnya wilayah dan keterbatasan transportasi umum. Kondisi ini bahkan menjadi sorotan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Ketika seorang anggota dewan yang membidangi kesehatan saja mengaku kesulitan mendapatkan data akurat soal jemaah disabilitas, itu menjadi pertanda lemahnya sistem pendataan terpadu. Padahal, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KDN) Dante Rigmalia telah mengingatkan bahwa data penyandang disabilitas di Indonesia masih belum akurat dan terintegrasi, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan kebijakan yang diberikan.
Apalagi, ibadah haji tahun ini didominasi jemaah lanjut usia. Dari 89 jemaah asal Bandung Barat yang diberangkatkan tahun ini, tertua berusia 86 tahun. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dr. Lia N. Sukandar sebelumnya mengklaim telah menyiapkan dua tim medis lengkap dan akan menginap di Indramayu. Namun tanpa data pasti jumlah jemaah disabilitas, kesiapan itu tetap menyisakan tanda tanya.
“Kami memprioritaskan jemaah lansia dan disabilitas. Itu tugas dan tanggung jawab kami di sana,” kata Lia. Ia juga mengakui jumlah tenaga medis yang dikerahkan tidak sebanding dengan potensi kebutuhan di lapangan: dua orang tenaga haji TPHD dan tiga orang TKHI.
Fakta ini ironis mengingat jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini mencapai sekitar 221.000 orang, dengan perkiraan sekitar 40.000 hingga 48.000 jemaah adalah lansia di atas 60 tahun dan disabilitas. Di tengah kepadatan itu, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaff mengingatkan jemaah lansia untuk segera melapor kepada petugas jika merasa tidak sehat, tanpa menunggu kondisi memburuk. Tentu harapannya, petugas yang tersedia benar-benar siap siaga.
Nur Djulaeha mengakhiri pernyataannya di Masjid Ash Shiddiq dengan nada optimistis sekaligus tegas. “Kami ingin setiap anggaran tepat sasaran. Prioritas harus dilakukan,” katanya. Komisi IV akan terus memantau realisasi anggaran infrastruktur kesehatan pada Juli mendatang.
Dari pantauan di lapangan, program Safari Wukuf Khusus yang disiapkan PPIH bagi jemaah lansia dan disabilitas yang sakit atau tirah baring memang sudah mulai didata. Namun, sebaik apa pun persiapan di Tanah Suci, kesiapan jemaah justru ditentukan sejak dari kampung halaman termasuk sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan warganya dalam kondisi istithaah kesehatan yang sesungguhnya.
Reporter : Komala Sari