Jurnalis9.com Bandung Barat, 24 Mei 2026. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Bandung Barat tahun ini tidak berhenti pada agenda tahunan yang dipenuhi pidato formal. Di balik rangkaian kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, aparat keamanan, pengusaha, dan serikat pekerja, terselip upaya membaca ulang arah hubungan industrial di daerah yang tengah tumbuh sebagai kawasan penyangga industri Jawa Barat.
Tema yang diangkat, “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, terdengar normatif. Namun, jika dicermati lebih jauh, tema itu mencerminkan kebutuhan mendesak: menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan pekerja.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan industri tidak akan tercapai tanpa hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlindungan hak pekerja, dan penguatan dialog sosial.
“Saya menyambut baik laporan penyelenggaraan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja bahwa peringatan May Day tahun ini memperkuat sinergi antara pekerja, buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ujar Jeje.
Pernyataan itu penting dibaca dalam konteks Bandung Barat yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan ketenagakerjaan cukup kompleks. Pertumbuhan industri di sejumlah kawasan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja. Persoalan upah, kepastian kerja, hingga penguatan kompetensi masih menjadi pembahasan rutin dalam hubungan antara perusahaan dan serikat pekerja.
Karena itu, suasana May Day di Bandung Barat tahun ini relatif berbeda. Tidak ada aksi besar yang berujung ketegangan. Yang muncul justru ruang dialog terbuka antara pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Ketua FSPMI Kabupaten Bandung
Ketua Pimpinan Cabang (PC) SPL FSPMI Kabupaten Bandung Barat Dede Rahmat bahkan menyebut sejak kepemimpinan Dinas Tenaga Kerja saat ini, hampir tidak ada aksi demonstrasi besar dari kelompok buruh di Bandung Barat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa komunikasi informal antara pemerintah daerah dan serikat pekerja mulai berjalan lebih cair.
Namun, hubungan yang kondusif bukan berarti tanpa catatan. Dalam forum tersebut, Dede tetap menyuarakan kritik mengenai minimnya perhatian anggaran terhadap sektor ketenagakerjaan. Ia juga menyinggung fasilitas Dinas Tenaga Kerja yang dinilai belum representatif.
Kritik semacam itu menjadi penanda bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan melalui pidato normatif. Dibutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang konkret agar perlindungan pekerja tidak berhenti pada slogan.
Di sisi lain, masuknya isu narkoba dalam peringatan Hari Buruh tahun ini memperlihatkan adanya perluasan cara pandang terhadap dunia kerja. Kapolres Cimahi Niko N Adi Putra mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba kini telah menjadi ancaman serius bagi produktivitas tenaga kerja.
Ia menyoroti maraknya narkoba sintetis yang diproduksi secara rumahan dan dipasarkan melalui jaringan digital. Bahkan, menurut dia, terdapat kasus produksi narkoba rumahan di wilayah Lembang yang melibatkan residivis.
“Perdagangan obat-obatan terlarang via online sangat mudah,” kata Niko.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa ancaman terhadap dunia kerja saat ini tidak hanya datang dari ketidakstabilan ekonomi atau hubungan industrial, tetapi juga persoalan sosial yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam May Day Bandung Barat tahun ini tampak mencoba menggabungkan dua kepentingan sekaligus: menjaga iklim investasi dan melindungi kualitas tenaga kerja.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah tersebut mencerminkan perubahan pola hubungan industrial di banyak daerah. Buruh tidak lagi hanya diposisikan sebagai kelompok penekan melalui demonstrasi jalanan, melainkan juga sebagai mitra dialog dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya, pemerintah dituntut tidak sekadar menjadi penengah administratif, tetapi hadir sebagai penghubung kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi. Kolaborasi hanya akan bermakna jika diikuti kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja: peningkatan keterampilan, akses jaminan sosial, kepastian kerja, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan.
May Day 2026 di Bandung Barat akhirnya memperlihatkan satu hal penting: hubungan industrial yang sehat tidak dibangun lewat konfrontasi berkepanjangan, tetapi juga tidak cukup melalui perayaan simbolik. Ia membutuhkan komunikasi yang terbuka, keberanian menyampaikan kritik, dan komitmen politik untuk memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan kesejahteraan pekerja.
Di tengah tekanan ekonomi dan perubahan dunia kerja yang terus bergerak cepat, pesan itu menjadi relevan bukan hanya bagi Bandung Barat, tetapi juga bagi banyak daerah industri lain di Indonesia.
Reporter : Komala Sari