Jurnalis9.com Parongpong, 12 Juni 2026. Persoalan penerimaan murid baru kembali memperlihatkan tantangan lama yang belum sepenuhnya terpecahkan di Kabupaten Bandung Barat. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri, ketimpangan akses transportasi, hingga kebutuhan pembangunan unit sekolah baru menjadi isu utama yang mengemuka dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi PKB, H. Ade Wawan, di SMP Negeri 1 Parongpong, Kamis, 11 Juni 2026.
Di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Ade Wawan memilih pendekatan yang berbeda. Ia mengundang kepala sekolah dasar dan operator sekolah se-Kecamatan Parongpong untuk duduk bersama membahas persoalan yang selama ini berulang setiap tahun ajaran baru.
Pilihan itu bukan tanpa alasan. Keluhan mengenai sulitnya memperoleh kursi di sekolah negeri kerap sampai ke meja anggota legislatif. Namun, di balik tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: distribusi layanan pendidikan yang belum sepenuhnya seimbang.
“Karena terkait permasalahan yang sering muncul, termasuk SPMB. Banyak yang komplain ke dewan, sehingga saya ingin mengumpulkan mereka agar ada solusi,” kata Ade Wawan dalam paparannya.
Kecamatan Parongpong saat ini memiliki tiga SMP negeri. Secara kuantitas, jumlah tersebut tampak memadai. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian besar orang tua masih menjadikan SMP Negeri 1 Parongpong sebagai tujuan utama.
Fenomena ini tidak semata-mata dipengaruhi faktor kualitas pendidikan. Menurut Ade Wawan, persoalan akses transportasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu.
SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Parongpong sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup besar. Akan tetapi, keterjangkauan menuju sekolah menjadi hambatan bagi sebagian keluarga. Tidak tersedianya angkutan umum menuju beberapa wilayah sekolah membuat biaya transportasi menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Padahal sama-sama negeri dan kualitasnya sama. Tetapi kendalanya tidak terjangkau kendaraan,” ujar Ade Wawan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas dan jumlah guru. Infrastruktur pendukung, termasuk transportasi dan tata ruang wilayah, memiliki pengaruh besar terhadap pemerataan akses pendidikan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, masalah yang muncul di Parongpong mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah penyangga perkotaan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan berlangsung lebih cepat dibandingkan penyediaan fasilitas baru. Akibatnya, sekolah yang dianggap strategis mengalami kelebihan peminat, sementara sekolah lain belum menjadi pilihan utama masyarakat.
Dalam forum reses itu, Ade Wawan mengusulkan pembangunan SMP Negeri 4 sebagai solusi jangka panjang. Lokasi yang disebut memiliki potensi antara lain kawasan Cihideung dan Cihanjuang yang dinilai dapat melayani kebutuhan pendidikan beberapa desa sekaligus.
Usulan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa sejumlah wilayah seperti Sukajaya, Cikahuripan, dan daerah sekitarnya masih menghadapi kendala akses menuju sekolah negeri yang tersedia saat ini.
“Kalau alternatif lokasi seperti Cihanjuang dan Cihideung memungkinkan, itu akan sangat membantu karena dapat menampung siswa dari beberapa desa yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh,” katanya.
Namun pembangunan sekolah baru tentu tidak sesederhana menyediakan lahan dan bangunan. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan anggaran, status lahan yang jelas, serta proyeksi jumlah peserta didik dalam jangka panjang. Di sisi lain, keberadaan sekolah baru harus diikuti dengan peningkatan sarana transportasi agar distribusi peserta didik menjadi lebih merata.
Persoalan pendidikan bukan satu-satunya isu yang muncul dalam reses tersebut. Ade Wawan juga menyinggung kondisi Jalan Sariwangi yang berulang kali mengalami kerusakan akibat sistem drainase yang belum optimal. Kemacetan di kawasan Tanjakan Endog pun masih menjadi keluhan warga sehari-hari.
Isu tersebut memperlihatkan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jalan yang rusak dan kemacetan tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, aktivitas ekonomi, dan sektor pariwisata yang berkembang di kawasan Bandung Barat bagian utara.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Parongpong, Ati Rosmiati, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB dilakukan secara daring dan tanpa pungutan biaya. Penegasan ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar di tengah tingginya perhatian publik terhadap proses penerimaan murid baru. Forum ini dihadiri pula oleh Camat Parongpong Agus Ganjar, Kapolsek Cisarua Kompol Iwan Setiawan, serta para tokoh pendidikan.
Pada akhirnya, reses di SMP Negeri 1 Parongpong memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Bandung Barat tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan kuota penerimaan siswa. Tantangan yang dihadapi lebih luas, mencakup pemerataan fasilitas pendidikan, akses transportasi, perencanaan tata ruang, hingga penyediaan infrastruktur pendukung.
Usulan pembangunan SMP Negeri 4 menjadi salah satu jawaban yang mulai mengemuka. Namun yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi yang telah dihimpun dalam forum tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret oleh pihak eksekutf. Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya usulan yang disampaikan, melainkan pada hadirnya solusi nyata yang mampu memperluas akses pendidikan secara adil dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.