Jurnalis9.com Bandung Barat, 16 Juni 2026. Reses kerap dipahami sebagai agenda rutin anggota legislatif untuk bertemu konstituen. Namun, di balik forum yang berlangsung di Sekretariat DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Kompleks Permata Cimahi, Selasa, 16 Juni 2026, tersimpan gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mengelola pembangunan.
Dalam kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang Kedua DPRD Kabupaten Bandung Barat itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, tidak hanya menyerap aspirasi warga, tetapi juga memaparkan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah, mulai dari infrastruktur, birokrasi pelayanan publik, pendapatan daerah, hingga sektor pendidikan.
Di satu sisi, Mahdi menunjukkan optimisme terhadap masa depan Bandung Barat. Ia menilai daerah yang baru memasuki usia ke-19 tahun itu memiliki potensi ekonomi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Menurutnya, posisi geografis Bandung Barat yang menjadi kawasan penyangga Kota Bandung dan memiliki destinasi wisata unggulan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang jauh lebih besar dibanding kondisi saat ini.
Pandangan tersebut bukan tanpa dasar. Selama beberapa tahun terakhir, isu rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menjadi salah satu tantangan utama Kabupaten Bandung Barat. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan provinsi masih relatif tinggi, sementara potensi sektor pariwisata, jasa, dan pemanfaatan aset daerah dinilai belum optimal.
Dalam forum itu, Mahdi secara terbuka menyinggung perlunya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan. Ia bahkan menyebut masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal.
Namun persoalannya bukan semata-mata soal potensi. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan potensi tersebut menjadi pendapatan nyata tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan.
Di sinilah kritik halus yang muncul dari forum reses tersebut menjadi menarik. Ketika Mahdi berbicara mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci pertumbuhan ekonomi, sejumlah warga justru menyampaikan persoalan yang lebih mendasar, yakni kesulitan mengakses layanan birokrasi dan program pemerintah.
Salah satu suara yang cukup menonjol datang dari kalangan pengelola PAUD. Mereka mengeluhkan berbagai persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan lembaga pendidikan kecil di wilayah pedesaan. Bagi para pengelola, tuntutan legalitas dan standar mutu terus meningkat, sementara dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik belum dirasakan secara memadai.
Keluhan tersebut sebenarnya mencerminkan persoalan yang lebih luas. Pemerintah sering menuntut kualitas layanan publik yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama belum sepenuhnya mampu menyediakan dukungan yang setara bagi pelaksana layanan di lapangan.
Fenomena serupa terlihat dalam pembahasan mengenai bantuan sosial, bantuan pembangunan, hingga program kesehatan. Warga tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga kepastian bahwa program tersebut mudah diakses, transparan, dan tepat sasaran.
Mahdi merespons berbagai keluhan itu dengan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Ia bahkan mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern yang menempatkan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian dari sistem pengawasan publik. Meski demikian, pengawasan masyarakat tidak akan efektif tanpa adanya keterbukaan informasi dan respons cepat dari birokrasi.
Di sisi lain, pembahasan mengenai pajak daerah juga menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Mahdi mengingatkan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur.
Argumen itu benar secara prinsip. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak umumnya tumbuh ketika mereka melihat hasil nyata dari pajak yang dibayarkan. Jalan yang baik, pelayanan yang cepat, serta fasilitas publik yang memadai sering kali menjadi ukuran paling sederhana bagi warga untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan penerimaan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan publik.
Reses yang berlangsung hampir dua jam tersebut akhirnya memperlihatkan dua wajah Bandung Barat. Di satu sisi terdapat optimisme terhadap besarnya potensi daerah. Di sisi lain masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, mulai dari pelayanan birokrasi, legalitas pendidikan, akses jaminan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
Kesimpulannya, forum reses ini menunjukkan bahwa persoalan utama Bandung Barat bukan lagi sekadar kekurangan gagasan pembangunan. Aspirasi masyarakat terus mengalir dan potensi daerah tersedia. Yang menjadi ujian sesungguhnya adalah kemampuan pemerintah daerah dan DPRD mengubah aspirasi itu menjadi kebijakan yang efektif, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika hal itu dapat dilakukan secara konsisten, optimisme yang disampaikan Ketua DPRD bukan sekadar retorika politik, melainkan arah pembangunan yang benar-benar dapat diwujudkan.
Reporter : Komala Sari