Jurnalis9.com Cikalong Wetan, 1 Okt 2026 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meluncurkan JARING MINA SPPG di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan. Program yang digagas Dinas Perikanan dan Peternakan ini dirancang menghubungkan pembenihan, pembudidaya, koperasi desa, unit pengolahan ikan (UPI), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam satu rantai pasok.
Gagasan tersebut muncul dari persoalan yang kerap terjadi dalam rantai produksi pangan: produksi, pengolahan, dan kebutuhan pasar tidak selalu berjalan dalam satu perencanaan. JARING MINA SPPG mencoba mengubah pola itu dengan menempatkan kebutuhan SPPG sebagai salah satu dasar penyusunan produksi ikan lokal.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Duddy Prabowo mengatakan kolaborasi pemerintah daerah, desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan, dan SPPG harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mewakili Bupati Bandung Barat dalam kegiatan tersebut.
Di tingkat desa, peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu titik penting. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati mendorong KDMP terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk budidaya dan agregasi hasil produksi masyarakat.
Persoalannya, fungsi koperasi tidak cukup dibangun melalui kelembagaan. Kapasitas pengelola, pencatatan usaha, tata kelola, kemampuan agregasi, dan kemitraan dengan pelaku lain akan menentukan apakah KDMP mampu menjalankan fungsi ekonomi secara berkelanjutan.
Dari sisi hilir, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi menyampaikan bahwa pasokan ikan untuk SPPG harus memenuhi kebutuhan jumlah, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, dan spesifikasi menu. Artinya, keberhasilan program tidak dapat hanya diukur dari banyaknya ikan yang diproduksi.
Kebutuhan tersebut memperlihatkan adanya tantangan koordinasi yang lebih kompleks. Pembudidaya harus mengetahui kebutuhan pasar, UPI harus mampu mengolah produk sesuai standar, sedangkan SPPG membutuhkan kepastian pasokan. Tanpa koordinasi, peningkatan produksi berpotensi tidak otomatis menjadi peningkatan penyerapan.
Kepala Bidang Perikanan Dindin Rustandi dalam laporan kegiatan menekankan pentingnya tata kelola, proses bisnis, SOP, dan pemanfaatan data. JARING MINA SPPG diarahkan menjadi gerakan bersama yang menghubungkan UPTD Pembenihan Ikan, KDMP, pembudidaya, UPI, dan SPPG.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat drh. Wiwin Aprianti, M.Si., sebagai penggagas, menjelaskan model tersebut menggunakan konsep Integrated Local Fish Supply Chain Governance. Rantai pasok dirancang mulai dari UPTD Pembenihan Ikan, kemudian KDMP dan pembudidaya, UPI, SPPG, hingga penerima manfaat.
Produksi diarahkan menggunakan pendekatan demand-driven. Artinya, kebutuhan SPPG menjadi salah satu dasar perencanaan produksi. Model tersebut juga dilengkapi konsep offtake, SOP, dan dashboard pemantauan produksi, stok, mutu, serta distribusi.
Di sinilah ukuran keberhasilan program akan diuji. Sistem digital dan dokumen kerja dapat membantu mengendalikan proses, tetapi keberlanjutan tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Ketersediaan data harus diikuti dengan kemampuan para pelaku menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan produksi dan distribusi.
Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Ayi Nasrudin, yang menjadi coach bagi Wiwin Aprianti, menempatkan perubahan tata kelola sebagai unsur penting. Kolaborasi lintas organisasi perlu memiliki tujuan, proses, indikator, serta mekanisme pemantauan yang jelas.
Sebanyak 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS mendapat penyerahan simbolis benih ikan dalam kegiatan tersebut. Bantuan ini dirancang menjadi bagian dari quick win, dengan alur yang ingin dibuktikan mulai dari benih UPTD, budidaya melalui KDMP atau Mini RAS, pengolahan oleh UPI, hingga produk yang masuk ke SPPG.
Pakta Integritas juga ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam rantai tersebut. Dokumen ini menjadi komitmen pelaksanaan peran masing-masing, meski efektivitasnya tetap akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, dan kemampuan mengatasi persoalan di lapangan.
JARING MINA SPPG karena itu membawa agenda yang lebih luas daripada hubungan pasokan ikan. Program ini berupaya mempertemukan kepentingan produksi perikanan dengan kebutuhan pangan bergizi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi di desa.
Tahap berikutnya menjadi bagian paling menentukan. Pemerintah daerah perlu memastikan pemetaan supply-demand, SOP, kerja sama, dashboard, dan proyek percontohan benar-benar berjalan. Setelah itu, penguatan produksi, kapasitas sumber daya manusia, kepastian penyerapan, serta diversifikasi produk menjadi pekerjaan lanjutan.
Kesimpulannya, JARING MINA SPPG menawarkan model untuk memperpendek jarak antara pembudidaya dan pasar pangan bergizi. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh peluncuran ataupun perangkat administrasi yang disiapkan. Ukuran yang lebih konkret adalah apakah pembudidaya memperoleh pasar yang lebih pasti, KDMP mampu menjalankan fungsi ekonomi, UPI memperoleh bahan baku dan pasar yang jelas, serta SPPG mendapatkan ikan yang memenuhi standar secara berkelanjutan. Jika seluruh mata rantai itu dapat berjalan konsisten, program ini berpotensi membentuk ekosistem perikanan lokal yang lebih terukur dan memberi nilai tambah bagi ekonomi desa.
Reporter : A.Wana