Jurnalis9.com Cililin, 13 April 2026. Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, memilih cara yang tidak biasa dalam mengawali aktivitas pasca-Idul Fitri. Dalam satu rangkaian kegiatan, pemerintah desa memadukan halalbihalal, sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan sosial ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan holistik.
Pendekatan ini tampak sebagai upaya merangkum berbagai kebutuhan administratif dan sosial dalam satu forum. Kepala Desa Karangtanjung, Rismawan, menyebut halalbihalal menjadi pintu masuk untuk membangun kembali komunikasi antarlembaga desa.
“Sekaligus kami halalbihalal kepada semua lembaga, saling memaafkan atas kesalahan yang terjadi,” ujarnya.
Dari ruang silaturahmi itu, agenda bergeser ke isu yang lebih teknis: pajak. Pemerintah desa menyosialisasikan PBB menyusul distribusi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dari Badan Pendapatan Daerah. Partisipasi warga dalam membayar pajak dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa.
Rismawan menegaskan, pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sumber pembiayaan yang akan kembali ke masyarakat.
“Itu kembali lagi ke desa untuk kegiatan masyarakat,” katanya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa administrasi tidak berdiri sendiri. Pendataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan bersama petugas PLN dan Badan Pusat Statistik justru menghadapi resistensi warga.
Sebagian masyarakat menolak didata karena khawatir kehilangan akses terhadap bantuan sosial. Kekhawatiran ini mengindikasikan adanya jarak antara kebijakan dan persepsi publik.
“Banyak masyarakat yang menolak, takut bantuan sosial dihapus. Padahal ini pembaruan data,” ujar Rismawan.
Situasi ini memperlihatkan tantangan klasik dalam tata kelola data: akurasi seringkali berbenturan dengan ketidakpercayaan. Sosialisasi menjadi kunci, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi komunikasi di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, intervensi pemerintah pusat melalui pendataan sanitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menambah lapisan agenda. Program ini berfokus pada identifikasi rumah yang belum memiliki fasilitas jamban, melanjutkan bantuan sebelumnya yang telah menyasar puluhan rumah pada 2023.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa isu kesehatan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah, bahkan di tingkat desa.
Di tengah rangkaian agenda administratif, sosialisasi kesehatan holistik menjadi titik yang paling menyentuh aspek keseharian warga. Pendekatan ini tidak semata berbicara tentang pengobatan, tetapi tentang cara hidup.
Rismawan menjelaskan, kesehatan holistik mencakup hubungan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial, dan spiritual.
Dalam pemaparan, pemateri menyoroti pola konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi gula dan lemak. Karbohidrat sederhana, minyak, dan santan disebut berkontribusi pada berbagai penyakit metabolik.
“Banyak makanan mengandung gula, itu membuat cepat lelah,” ujar pemateri.
Selain itu, pola makan yang kurang tepat juga dikaitkan dengan gangguan pencernaan. Kebiasaan minum berlebihan saat makan, misalnya, dinilai dapat mengganggu proses kerja lambung.
Pendekatan yang ditawarkan cenderung sederhana: mengatur pola makan, menjaga aktivitas fisik, dan memanfaatkan tanaman herbal lokal. Kulit buah naga, jeruk nipis, hingga markisa disebut sebagai alternatif pendukung kesehatan.
Namun, di sinilah letak tantangan berikutnya. Pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku. Sosialisasi kerap berhenti pada tataran informasi, tanpa jaminan implementasi.
Peran RT dan RW, yang hadir sebagai peserta utama, menjadi krusial. Mereka diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa dalam menerjemahkan materi ke dalam praktik sehari-hari warga.
“RT dan RW itu ujung tombak di masyarakat,” kata Rismawan.
Respons peserta disebut positif. Meski penyuluhan kesehatan bukan hal baru, pendekatan holistik memberi sudut pandang berbeda—lebih preventif, lebih dekat dengan keseharian.
Pada akhirnya, rangkaian kegiatan ini mencerminkan upaya desa untuk bekerja secara simultan di berbagai sektor: administrasi, kesehatan, dan sosial. Tidak semua berjalan tanpa hambatan, terutama dalam hal penerimaan masyarakat terhadap pendataan.
Namun, langkah ini menunjukkan arah: desa tidak lagi hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga perancang strategi komunikasi dan integrasi kebijakan di tingkat lokal.
Di tengah kompleksitas itu, satu hal menjadi jelas. Upaya membangun masyarakat sehat tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan data yang akurat, pembiayaan yang tertib, serta kepercayaan publik yang terus dirawat.
Reporter : Komala Sari