Jurnalis9.com Bandung, 1 Mei 2026. Pemerintah Kota Bandung menggelar kegiatan Siskamling Siaga Bencana dan evaluasi Program Prakarsa Bandung Utama di Gedung Serbaguna Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir. Agenda ini menghadirkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama unsur perangkat daerah, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat dari tujuh RW.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang konsolidasi kebijakan di wilayah perbatasan kota yang memiliki karakter persoalan berbeda dibanding kawasan pusat. Campaka, yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi, disebut sebagai wilayah prioritas karena memiliki dinamika sosial dan infrastruktur yang saling terhubung lintas administratif.
“Kelurahan ini termasuk wilayah prioritas karena berada di daerah perbatasan. Apa yang terjadi di Kota Cimahi turut berdampak pada Kota Bandung,” ujar Farhan dalam wawancara di sela kegiatan. Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan di kawasan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi lintas wilayah dan pelibatan aktif warga.
Dari sisi kebijakan, pendekatan yang digunakan mengandalkan Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa), sebuah inisiatif berbasis data melalui LACI RW. Program ini dirancang untuk mendorong pembangunan partisipatif dengan fokus pada infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas sosial di tingkat lingkungan terkecil.
Namun, implementasi di lapangan memperlihatkan kompleksitas yang tidak sederhana. Paparan Lurah Campaka, Iyan Sopuan Hadi, menunjukkan bahwa persoalan banjir, sanitasi, dan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama. Di beberapa titik, warga masih membuang limbah domestik ke sungai akibat minimnya fasilitas pengolahan.
Selain itu, terdapat kerentanan bencana hidrometeorologi seperti banjir luapan sungai yang tercatat terjadi pada akhir 2024. Dampaknya tidak hanya pada kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, terutama di ruas jalan utama seperti Jalan Amir Mahmud yang kerap mengalami genangan.
Dalam dimensi lingkungan, isu pengelolaan sampah menjadi sorotan. Data kelurahan mencatat timbulan sampah mencapai sekitar 837 kilogram per hari, dengan sebagian masih belum terolah optimal. Situasi ini diperparah oleh penutupan sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Farhan menyampaikan bahwa kondisi tersebut memaksa pemerintah mengubah strategi jangka pendek. “Saya minta seluruh lurah berkoordinasi dengan RW agar sampah selama periode ini diolah di wilayah masing-masing dan tidak dibawa ke TPS,” ujarnya. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari sentralisasi ke desentralisasi pengelolaan sampah, meskipun dalam situasi darurat.
Dari aspek keamanan dan sosial, minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik, termasuk kawasan Taman Cimindi, memunculkan potensi kerawanan. Laporan warga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap tindak kriminalitas yang dipicu kondisi lingkungan gelap dan kurang terawat.
Merespons hal tersebut, Farhan menekankan pentingnya penataan ruang publik yang terintegrasi. Ia mengarahkan agar pengembangan kawasan taman tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi lintas dinas untuk memastikan fungsi ruang terbuka hijau tetap terjaga.
“Tujuannya adalah mengembalikan fungsi sebagai ruang terbuka hijau-biru untuk publik,” katanya, sembari menegaskan bahwa aktivitas yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak akan ditoleransi.
Di sisi lain, laporan para ketua RW menunjukkan bahwa Program Prakarsa telah memberikan dampak nyata, terutama dalam perbaikan infrastruktur lingkungan seperti jalan gang, pemasangan CCTV, hingga pembangunan fasilitas sosial. Namun, kebutuhan lanjutan masih cukup besar, termasuk perbaikan jalan utama, penambahan penerangan, dan dukungan perangkat teknologi untuk administrasi kewilayahan.
Secara ekonomi, perbaikan infrastruktur dasar ini berpotensi meningkatkan konektivitas dan aktivitas usaha skala mikro di tingkat RW. Sementara secara sosial, penguatan sistem keamanan lingkungan melalui siskamling dan dukungan teknologi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas kawasan.
Dalam konteks yang lebih luas, Campaka mencerminkan tantangan tata kelola perkotaan di wilayah perbatasan: tumpang tindih kewenangan, disparitas infrastruktur, serta tekanan lingkungan akibat kepadatan dan keterbatasan ruang.
Kegiatan ini ditutup dengan pemberian santunan kepada 10 warga dari tujuh RW yang terdiri dari anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi simbol pendekatan humanis dalam kebijakan publik, meski tantangan struktural yang dihadapi tetap memerlukan solusi jangka panjang yang sistematis.
Dengan demikian, implementasi Prakarsa di Campaka tidak hanya menjadi program pembangunan fisik, tetapi juga ujian bagi konsistensi kebijakan berbasis data dan partisipasi warga dalam menjawab kompleksitas persoalan perkotaan.
Reporter : Komala Sari