Jurnalis9.com 11 Agustus 2026. Pembangunan rabat beton di ruas Jalan Kabupaten Maribaya-Puncak Eurad, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mulai menjawab persoalan akses yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga. Jalan yang sebelumnya bergelombang dan sulit dilalui kini telah memiliki permukaan beton pada bagian yang dikerjakan.
Kepala Desa Wangunharja Sukmara menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, serta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pieter Djuandis yang turut mengawal realisasi pembangunan tersebut.
“Dulu jalan bergelombang dan bisa mancing ikan di jalan, sekarang di beton dari Bupati Bandung Barat yang dikawal oleh Ketua Komisi III Pieter Djuandis. Terima kasih atas bantuannya,” kata Sukmara.
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Kondisi jalan yang tidak layak tidak hanya menyangkut kenyamanan berkendara, tetapi juga berhubungan dengan mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di kawasan Lembang. Ketika akses utama terganggu, biaya dan waktu perjalanan masyarakat ikut terdampak.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pieter Djuandis mengatakan pembangunan yang telah selesai sekarang masih merupakan bagian dari pekerjaan yang harus diteruskan. Ia menyebut anggaran telah direalisasikan untuk pekerjaan yang saat ini terlihat di lapangan.
Menurut Pieter, kebutuhan penyelesaian jalan masih cukup besar. Karena itu, anggaran lanjutan disebut telah disiapkan dalam tahun anggaran 2026 untuk melanjutkan pekerjaan di Wangunharja.
“Untuk Wangunharja sudah ditambah anggaran untuk menyelesaikan ini. Bukan tahun 2027, tetapi tahun 2026,” ujar Pieter.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan Jalan Maribaya-Puncak Eurad belum selesai hanya dengan pembangunan pada satu bagian ruas. Pemerintah daerah dan DPRD masih menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan konektivitas jalan dapat berfungsi secara utuh.
Pieter mengatakan proses pembangunan bermula dari perencanaan anggaran sebelum kemudian mendapat perhatian lebih luas setelah keluhan warga mengenai kondisi jalan muncul di ruang publik. Ia menyebut Komisi III bersama perangkat daerah kemudian mengambil langkah penganggaran untuk menangani persoalan tersebut.
“Jalan ini memang sudah direncanakan penganggarannya. Setelah dalam perjalanan ada viral dari masyarakat, kita mengambil sikap dan menganggarkan,” katanya.
Pola tersebut memperlihatkan bagaimana keluhan masyarakat melalui ruang digital dapat menjadi salah satu kanal yang mendorong perhatian pemerintah. Namun, aspirasi publik tetap membutuhkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai mekanisme pemerintahan agar dapat berubah menjadi pekerjaan fisik.
Anggota DPR RI Dede Yusuf yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan agar jalan yang telah diperbaiki tidak kemudian digunakan untuk aktivitas yang membahayakan pengguna jalan.
“Jalan ini bukan hanya sekadar jalan, tapi ini adalah kebahagiaan masyarakat,” kata Dede Yusuf.
Dede juga menyoroti kebutuhan penerangan jalan umum atau PJU. Jalan yang mulus tanpa penerangan memadai pada malam hari tetap menyisakan persoalan keselamatan. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilihat sebagai satu kesatuan, mulai dari kualitas badan jalan, penerangan, hingga pemeliharaan.
Persoalan lain yang muncul adalah keterbatasan anggaran. Dede menyebut hampir seluruh daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal, termasuk pemerintah desa. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap dengan menentukan prioritas yang paling mendesak.
Perwakilan warga, Wawan, berharap pembangunan tidak berhenti pada bagian jalan yang sudah dibeton. Ia meminta ruas Maribaya-Puncak Eurad dapat diselesaikan secara menyeluruh sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Semoga bisa beres tuntas Maribaya-Puncak Eurad. Jalan yang dulunya bisa dipakai mancing, ditutup sampai satu bulan. Semoga tahun sekarang bisa direalisasikan semua dan bisa selesai dengan cepat,” ujar Wawan.
Sejumlah kepala desa turut hadir, yakni Kepala Desa Mekarwangi Enjang Sumpena, Kepala Desa Cikidang Heri, Kepala Desa Cibodas Dindin Sukaya, Kepala Desa Cikole Tadjudin, dan Kepala Desa Wangunharja Sukmara.
Kehadiran para kepala desa dari kawasan sekitar memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur jalan memiliki keterkaitan antardesa. Akses jalan yang diperbaiki di satu wilayah dapat memberikan dampak terhadap mobilitas warga dari desa lain, terutama di kawasan Lembang yang memiliki hubungan transportasi dan aktivitas ekonomi yang saling terhubung.
Kini tantangan berikutnya bukan lagi hanya memastikan anggaran tersedia. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan lanjutan berjalan sesuai spesifikasi, tepat sasaran, serta memiliki sistem pemeliharaan setelah proyek selesai. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan menghasilkan manfaat sesuai tujuan.
Bagi masyarakat Wangunharja, jalan beton adalah hasil yang dapat langsung dirasakan. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada permukaan jalan yang terlihat baru.
Keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyelesaikan seluruh ruas yang menjadi prioritas, menjaga kualitasnya, menyediakan fasilitas pendukung seperti PJU, dan memastikan akses tersebut tetap aman digunakan dalam jangka panjang.
Reporter : Komala