Jurnalis9.com Parongpong, 12 Sept 2026 Gerakan Pangan Murah (Gapura) Amanah berlangsung di Lapangan Voli RW 06, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah serta kegiatan memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya merupakan hasil kolaborasi DKPP Kabupaten Bandung Barat dengan Yayasan Putra Sinar Kencana dan pengurus RW 06 Kampung Tutugan.
Kepala Bidang pada DKPP Kabupaten Bandung Barat Agus Hendarsyah mengatakan, Gapura Amanah ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar.
“Dalam rangka pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban masyarakat sekitar,” kata Agus.
Dalam kegiatan tersebut tersedia sejumlah komoditas pangan strategis. Di antaranya beras premium, beras SPHP, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, cabai keriting, dan cabai rawit.
Beberapa komoditas dijual dengan harga yang berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) atau harga pasar. Minyak goreng, misalnya, ditawarkan Rp15.500 per liter. Harga tersebut berada di bawah HET minyak goreng yang disebut sebesar Rp15.700 per liter.
Sementara itu, beras premium dijual Rp14.000 per kilogram dan beras SPHP Rp60.000 untuk kemasan lima kilogram. Gula pasir dipasarkan Rp16.500 per kilogram, telur Rp24.500 per kilogram, daging sapi Rp110.000 per kilogram, serta daging ayam Rp30.000 per ekor.
Komoditas lainnya juga tersedia dalam kemasan dengan harga terjangkau, seperti bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit masing-masing Rp10.000 per kemasan. Tepung terigu dijual Rp9.000 per kilogram. Minyak goreng Filma kemasan dua liter ditawarkan Rp41.000.
Menurut Agus, penyediaan pangan dengan harga terjangkau dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Perum Bulog. Kerja sama tersebut terutama diarahkan untuk menyediakan komoditas yang memiliki pengaturan harga oleh pemerintah, seperti beras dan minyak goreng.
“Berkat kerja sama dengan Bulog, kami bisa menjual dan memfasilitasi warga, khususnya beras dan minyak, di bawah HET,” ujar Agus.
Kehadiran Gapura Amanah mendapat respons positif dari masyarakat sekitar. Agus menyebut antusiasme warga RW 06 Desa Cihanjuang Rahayu cukup tinggi. Pemerintah daerah juga mengapresiasi keterlibatan pengurus lingkungan dan Yayasan Putra Sinar Kencana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Program serupa, kata Agus, telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. DKPP juga membuka kesempatan bagi pemerintah desa, RW, RT, maupun kelompok masyarakat seperti karang taruna untuk mengajukan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah apabila terdapat kebutuhan masyarakat atau kondisi harga pangan yang perlu mendapat perhatian.
“Selama ada kuota dan anggarannya, akan kami fasilitasi untuk meringankan masyarakat di wilayah Bandung Barat,” katanya.
Upaya stabilisasi harga tidak berhenti pada penyediaan pangan murah. Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga di pasar. DKPP bekerja sama dengan Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, DKPP Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya untuk memonitor kondisi pasokan dan harga.
Jika ditemukan harga komoditas tertentu dijual melebihi ketentuan yang berlaku, petugas dapat melakukan pembinaan dan memberikan teguran kepada pedagang sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Program Gapura Amanah dengan demikian menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan pangan masyarakat. Ketersediaan pasokan, pengawasan harga, dan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi daerah.
Bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga memberikan akses langsung terhadap kebutuhan pokok tanpa harus sepenuhnya bergantung pada perubahan harga pasar. Keberlanjutan program tetap membutuhkan koordinasi antara pemerintah, pelaku distribusi, serta masyarakat agar stabilisasi pasokan dan harga dapat berlangsung secara konsisten.
Reporter : Komala