Jurnalis9.com Tangerang, 11 Sept 2026 Upaya memperkuat akses pendidikan dasar dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan melalui pemetaan kebutuhan di tingkat sekolah. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan program bantuan sosial serta pendampingan belajar bagi anak-anak usia sekolah di kawasan pemukiman padat.
Pertemuan silaturahmi berlangsung di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak pengelola sekolah, termasuk Romlah, guna membahas secara langsung berbagai tantangan pendidikan dasar serta program dukungan belajar yang dibutuhkan peserta didik.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas keberadaan program Rumah Belajar Gesuri yang menyediakan fasilitas pembelajaran tambahan secara gratis. Layanan pendampingan belajar ini mencakup bimbingan baca-tulis bagi anak usia dini (PAUD/TK), hingga pembelajaran mata pelajaran inti seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan Fisika bagi siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Selain bidang pendidikan, dialog tersebut juga menjaring aspirasi terkait akses program sosial pemerintah bagi warga di wilayah Ciledug, Karang Tengah, dan Larangan. Kehadiran program bantuan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan fasilitas publik yang menyasar keluarga penerima manfaat.
Fasilitas sosial yang terus didorong mencakup pengurusan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penyaluran bantuan alat bantu fisik dari Dinas Sosial seperti kursi roda, tongkat, dan kaki palsu. Program perbaikan rumah tidak layak huni serta kegiatan khitanan massal juga menjadi perhatian utama dalam penyerapan aspirasi ini.
Melalui komunikasi yang terjalin antara pihak sekolah dan perwakilan rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang, Gesuri Mesias, diharapkan berbagai kendala administrasi maupun fasilitas pendukung belajar dapat terfasilitasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi krusial untuk memastikan tidak ada anak yang terputus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Sinergi antara pemangku kepentingan di tingkat lokal dan lembaga legislatif daerah dipandang penting dalam menjaga efektivitas penyaluran program bantuan. Langkah ini sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan lapangan.