Jurnalis9.com Lembang, 9 Sept 2026 Musyawarah Cabang IV DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat di Hotel The Radiant Kayu Ambon, Lembang, menetapkan Diki Rohani, Kepala Desa Wangunsari, sebagai ketua untuk periode 2026-2033. Ia memperoleh 10 suara, mengungguli Ayi, Kepala Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, yang meraih delapan suara.
Pergantian kepemimpinan itu berlangsung ketika pemerintah desa menghadapi persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar pergantian struktur organisasi. Desa dituntut menjalankan program pemerintah pusat dan daerah, sementara ruang fiskal dan kapasitas tiap desa tidak selalu sama.
Sekretaris Umum APDESI Jawa Barat Tatang Taryana menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, salah satu tantangan yang perlu dibicarakan adalah kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Tatang menyebut adanya skema pengalokasian sebagian dana desa untuk koperasi dapat menjadi beban bagi desa yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.
Ia juga menyinggung persoalan kesiapan lahan. Tidak semua desa memiliki tanah yang memadai untuk pembangunan fasilitas koperasi. Karena itu, kebijakan nasional membutuhkan penyesuaian dengan kondisi desa agar pelaksanaannya tidak berhenti pada target administratif.
“Dengan anggaran yang terbatas bagaimana cara menyiasati program yang bisa berjalan di desa,” kata Tatang.
Pernyataan itu memperlihatkan persoalan klasik dalam hubungan pemerintah pusat dan desa: kebijakan yang seragam bertemu dengan kondisi lapangan yang beragam. Desa memiliki kewajiban mendukung program nasional, tetapi kemampuan menyediakan lahan, anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur tidak sama.
Ketua APDESI Bandung Barat terpilih Diki Rohani menyatakan akan mempertahankan program kepengurusan sebelumnya yang dinilai baik. Program yang masih memiliki kekurangan akan diperbaiki, sementara kebutuhan baru akan disusun berdasarkan persoalan yang dihadapi desa.
Diki menempatkan optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian. Namun, ia mengakui tidak semua desa berada dalam tingkat kesiapan yang sama, terutama berkaitan dengan ketersediaan lahan.
Persoalan itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan baru. APDESI perlu memastikan aspirasi desa tidak berhenti sebagai keluhan internal organisasi, tetapi diterjemahkan menjadi komunikasi kebijakan dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan pentingnya hubungan pemerintah daerah dengan kepala desa. Ia menyebut desa sebagai salah satu pilar pembangunan karena hasil kebijakan pemerintah harus dirasakan masyarakat di tingkat paling dekat.
“Saya selalu bersama kepala desa. Kita bersama-sama membangun Bandung Barat,” kata Jeje.
Jeje meminta APDESI menjaga kekompakan dan kebersamaan. Ia berharap musyawarah menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Persoalan lain yang mencuat dalam forum itu adalah rencana pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi mengatakan pelaksanaannya masih dalam tahap persiapan teknis.
Menurut Dudi, pemerintah daerah tengah menyiapkan mitigasi persoalan, melakukan verifikasi daftar pemilih tetap, membentuk kepanitiaan, serta menyiapkan sarana dan prasarana. Penerapan e-voting juga tidak direncanakan langsung serentak di seluruh desa. Lokasi akan dipilih berdasarkan tingkat kesiapan teknis dan sistem.
Kebijakan digitalisasi pemilihan kepala desa akan menuntut kesiapan yang lebih dari sekadar perangkat elektronik. Akurasi data pemilih, kemampuan operator, akses listrik dan jaringan, keamanan sistem, serta pemahaman masyarakat akan menentukan kualitas pelaksanaannya.
Karena itu, kepengurusan APDESI periode 2026-2033 menghadapi agenda yang cukup padat. Organisasi dituntut menjadi penghubung kepentingan desa dengan pemerintah, sekaligus menjaga agar kebijakan pembangunan dapat diterapkan sesuai kondisi lokal.
Tantangan terbesar bukan pada banyaknya program yang harus dijalankan, melainkan kemampuan desa menentukan prioritas di tengah sumber daya yang terbatas. Koperasi desa, BUMDes, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan demokrasi digital membutuhkan tata kelola yang terukur.
Muscab IV APDESI Bandung Barat akhirnya menempatkan kepemimpinan baru pada posisi yang strategis. Diki Rohani harus menerjemahkan dukungan 10 suara menjadi kerja organisasi yang mampu mewakili 165 desa. Ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya pada kelancaran administrasi organisasi, tetapi pada kemampuan APDESI memperkuat posisi desa dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Reporter : Komala