Jurnalis9.com Parongpong, 21 April 2026 Aula Kantor Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Selasa pagi, menjadi ruang evaluasi bagi salah satu program sosial paling ambisius saat ini: Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kecamatan mengumpulkan unsur pendidikan, kesehatan, kepolisian, PKK, penyuluh keluarga, hingga pengelola dapur layanan untuk membicarakan satu hal mendasar: bagaimana program besar itu bekerja dengan baik di lapangan.
Forum semacam ini penting karena ukuran keberhasilan MBG bukan terletak pada besarnya anggaran atau banyaknya sasaran, melainkan pada mutu pelaksanaan harian. Program nasional akan selalu diuji di tingkat lokal maupun di dapur produksi, di kendaraan distribusi, di sekolah penerima, dan di meja makan anak-anak.
Camat Parongpong Agus Ganjar Hidayat menekankan pentingnya komunikasi terbuka antarpenyelenggara. Ia meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) tidak bekerja sendiri dan segera melapor bila muncul persoalan. Menurut dia, kritik tidak boleh dipandang sebagai serangan, melainkan bahan evaluasi.
Pesan itu terdengar sederhana, tetapi justru di situlah inti persoalannya. Program makan gratis berskala besar sangat rentan terhadap masalah teknis yang tampak kecil: makanan datang terlambat, menu berulang, kualitas rasa menurun, hingga makanan rusak karena distribusi yang buruk. Jika dibiarkan, gangguan kecil itu dapat menggerus kepercayaan publik.
Dalam rapat tersebut, persoalan variasi menu muncul dari kalangan pengawas sekolah dasar. Mereka menilai menu yang kurang beragam bisa menurunkan selera makan anak. Catatan ini penting. Gizi tidak hanya soal kandungan nutrisi, tetapi juga penerimaan penerima manfaat. Makanan yang baik namun tidak dimakan tetap gagal memenuhi tujuan program.
Kritik lain menyentuh soal risiko makanan basi. Kekhawatiran ini wajar karena makanan diproduksi massal dan dikirim ke banyak titik. Jika waktu distribusi meleset atau penyimpanan tidak memadai, kualitas pangan menurun cepat. Karena itu, permintaan agar distribusi tepat waktu menjadi sangat relevan.
Agus Ganjar Hidayat dalam presentasinya memetakan titik kritis program dari hulu ke hilir. Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pemorsian, distribusi, hingga penyajian di sekolah. Semua tahap itu memerlukan standar yang jelas: suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, higiene pekerja, serta pengecekan kondisi makanan sebelum dikonsumsi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan sistem keamanan pangan berskala besar. Tanpa standar operasional yang ketat, risiko pemborosan anggaran bahkan gangguan kesehatan akan selalu membayangi.
Forum juga membahas kebutuhan fasilitas minimal dapur layanan, seperti lemari pendingin, alat ukur suhu, genset cadangan, alat pemadam kebakaran, dan instalasi pengolahan limbah. Ini mengingatkan bahwa keberhasilan program sosial sering kali ditentukan oleh hal-hal yang jarang dibahas di ruang publik: logistik, sanitasi, dan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, MBG juga membawa dimensi ekonomi yang tidak kecil. Dalam paparan rapat disebutkan ratusan ribu penerima manfaat di Bandung Barat membutuhkan ratusan unit SPPG. Jika setiap unit menyerap puluhan tenaga kerja dan membeli bahan baku harian, maka program ini berpotensi menggerakkan peternak, petani sayur, pemasok buah, koperasi, hingga UMKM setempat.
Di sinilah MBG dapat berfungsi ganda: intervensi gizi sekaligus stimulus ekonomi daerah. Namun manfaat itu baru terasa jika rantai pasok benar-benar berpihak pada produksi lokal, bukan hanya mengandalkan pemasok besar dari luar wilayah.
Tahap berikutnya yang tak kalah penting ialah perluasan sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini merupakan titik krusial dalam pencegahan stunting. Bila distribusi tepat sasaran dan dibarengi edukasi gizi, dampaknya bisa lebih strategis daripada sekadar pemberian makanan rutin.
Rapat koordinasi di Parongpong memperlihatkan satu kenyataan: program besar membutuhkan disiplin kecil yang konsisten. Beras harus datang tepat waktu, sayur harus segar, dapur harus bersih, data penerima harus akurat, dan keluhan harus cepat direspons.
Kesimpulannya, MBG akan dinilai publik bukan dari pidato atau angka di atas kertas, melainkan dari makanan yang benar-benar sampai ke tangan penerima dalam keadaan layak. Parongpong memberi contoh bahwa pengawasan, kritik, dan koordinasi justru menjadi syarat agar program populis ini tidak berhenti sebagai slogan.
Reporter : Komala Sari