Jurnalis9.com Desa Mekarsari, 9 Mei 2026. Panen Raya Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mekarsari di Sanghiang Lawang, Kecamatan Cipongkor, Sabtu, 9 Mei 2026, memperlihatkan arah baru pembangunan desa yang mulai menempatkan sektor perikanan budidaya bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari strategi ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tb. Haeru Rahayu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan KBB Ahmad Fauzan Azima, Kepala Badan Mutu KKP Moh Hatta Arisandi, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Drh. Wiwin Aprianti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, hingga kelompok pembudidaya ikan setempat.
Di tengah agenda panen raya, pemerintah mencoba menunjukkan bahwa program budidaya bioflok tidak berhenti pada pembagian bantuan kolam dan bibit. Ada upaya lebih besar untuk menghubungkan hasil budidaya masyarakat dengan rantai distribusi pangan, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang sedang diperluas pemerintah pusat.
Dalam naskah sambutan Bupati Jeje Ritchie Ismail yang diwakilkan pembacaannya oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Ahmad Fauzan Azima mengatakan sektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bandung Barat. Menurut Bupati bantuan budidaya ikan tematik harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi warga.
“Panen raya hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat.
Bupati juga menyoroti peluang hasil budidaya ikan masuk ke jaringan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Skema itu dinilai penting karena memberi kepastian pasar bagi pembudidaya sekaligus memperkuat kebutuhan protein masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, problem utama sektor budidaya rakyat memang bukan hanya produksi, tetapi kesinambungan pasar. Banyak kelompok budidaya mampu memanen ikan, namun kesulitan menjaga stabilitas penjualan ketika harga turun atau distribusi tersendat.
Karena itu, integrasi dengan program pangan pemerintah menjadi jalan yang mulai dipilih. Negara bukan hanya hadir sebagai pemberi bantuan awal, tetapi juga membuka jalur distribusi agar produk masyarakat terserap secara lebih terukur.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh besarnya bantuan, melainkan kemampuan masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia mengaku bangga karena bantuan yang sebelumnya diberikan kini mulai menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa pengelolaan usaha budidaya harus dilakukan serius dan konsisten.
“Kalau dikelola lebih serius dan konsisten, hasil usaha perikanan bisa berkembang lebih besar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Haeru juga mengingatkan agar keuntungan usaha tidak habis untuk kebutuhan konsumtif. Menurut dia, hasil panen seharusnya diputar kembali untuk membeli bibit, memperbesar kolam, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi menyentuh persoalan mendasar dalam banyak program bantuan pemerintah. Tidak sedikit program pemberdayaan berhenti setelah bantuan turun karena lemahnya pengelolaan usaha dan ketergantungan pada bantuan berikutnya.
Haeru bahkan secara terbuka menyinggung kendala dalam pengelolaan program SPPG yang dinilai masih memerlukan komunikasi lebih serius antar-pengelola. Ia memberi sinyal bahwa koordinasi kelembagaan menjadi faktor penting agar rantai distribusi pangan berjalan efektif.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Singh mengatakan pemerintah pusat saat ini mengarahkan program agar lebih menekankan manfaat nyata ketimbang seremoni kegiatan. Ia menyebut program budidaya bioflok yang sebelumnya berjalan di 100 titik telah menunjukkan hasil positif, termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
Rajiv mengatakan bantuan bioflok bernilai ratusan juta rupiah itu harus dijaga dan dirawat agar berkembang menjadi usaha produktif jangka panjang. Tahun ini, KKP disebut menargetkan perluasan program hingga 1.000 titik di sejumlah wilayah prioritas.
Secara teknis, sistem bioflok memang menawarkan efisiensi budidaya dengan penggunaan lahan relatif terbatas. Teknologi ini memungkinkan kepadatan ikan lebih tinggi melalui pengelolaan mikroorganisme yang menjaga kualitas air dan membantu menekan biaya pakan.
Namun keberhasilan bioflok tetap membutuhkan disiplin pengelolaan. Kesalahan pada kualitas air atau pola pemberian pakan dapat berujung pada kematian massal ikan dan kerugian bagi petani.
Kepala Desa Mekarsari Didi Aries Setiadi menyebut kehadiran pemerintah pusat dan daerah memberi motivasi bagi warga untuk terus mengembangkan budidaya ikan di wilayahnya.
Di luar seremoni panen raya, kegiatan di Mekarsari memperlihatkan satu kenyataan penting: pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sesaat. Yang lebih menentukan justru kemampuan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan, mulai dari produksi, pelatihan, akses pasar, hingga penguatan kelembagaan masyarakat.
Program bioflok di Cipongkor mungkin belum sepenuhnya menjawab persoalan ekonomi pedesaan. Namun setidaknya, model seperti ini memberi peluang agar desa tidak terus berada dalam lingkaran ketergantungan bantuan, melainkan mulai bergerak menjadi produsen pangan dengan nilai ekonomi yang lebih jelas.
Reporter : Komala Sari