Saat Gubernur Dedi Mulyadi Menempatkan PAN di Persimpangan Ideologi dan Realitas Pangan

Jurnalis9.com Soreang, 10 Mei 2026. Rampak kendang menggema di ballroom Hotel Sutan Raja, dentumannya berlapis-lapis, seperti sedang mencoba membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam politik Indonesia: rasa percaya. Di sela riuh tepuk tangan kader Partai Amanat Nasional se-Jawa Barat, sejumlah wajah tampak lebih sibuk memandangi layar telepon genggam ketimbang panggung pelantikan. Sebagian lain berfoto, tersenyum, lalu kembali tenggelam dalam percakapan pendek yang terputus-putus. Politik hari ini memang tak lagi sepenuhnya hidup di podium. Ia berpindah ke linimasa, ke potongan video 30 detik, ke komentar yang mudah berubah menjadi bias.

Di tengah atmosfer seperti itu, PAN memilih tema yang terdengar sederhana: “PANgan Kuat, Indonesia Hebat.” Sebuah slogan yang, di atas panggung politik Indonesia yang gemar membesarkan metafora, bisa saja terdengar biasa. Tapi justru di situlah kegelisahannya bermula. Ketika harga beras mudah melonjak, sawah terus menyusut, pupuk kerap datang terlambat, dan rakyat kecil makin akrab dengan kata “penyesuaian”, politik tak lagi cukup disampaikan lewat baliho penuh senyum.

Maka pelantikan DPW PAN Jawa Barat dan DPD PAN se-Jawa Barat itu terasa seperti sebuah upaya membasuh luka komunikasi antara elite politik dan publik yang mulai letih mendengar jargon.

Zulkifli Hasan berdiri di podium dengan gaya yang cair, sesekali melontarkan humor, sesekali menyisipkan petuah politik. Tapi di balik candaan itu, ada satu kata yang terus ia ulang: loyalitas. Kata yang di politik Indonesia modern terdengar semakin langka, nyaris kuno. Ia berbicara tentang matahari—simbol PAN—sebagai lambang kesetiaan karena selalu terbit dari arah yang sama. Matahari tidak berpindah sendiri Tidak mendadak lupa pada garis edarnya.

Simbolisme itu tampak ingin menjawab satu problem besar demokrasi Indonesia hari ini: fragmentasi kepercayaan. Publik terlalu sering menyaksikan politisi berpindah haluan dengan kecepatan yang bahkan melampaui arus algoritma media sosial. Janji kampanye menjadi cair. Ideologi mudah dinegosiasikan. Kesetiaan politik sering kali berumur lebih pendek daripada masa jabatan.

Di situlah Zulkifli Hasan mencoba menenun kembali makna partai sebagai rumah gagasan, bukan sekadar kendaraan elektoral lima tahunan.

Namun politik, seperti juga matahari, tak pernah hanya soal simbol. Ia harus menyentuh tanah. Dan tanah Indonesia hari-hari ini sedang dibebani banyak paradoks.

Ketika Politik Menyentuh Sawah

Dedi Mulyadi tampaknya memahami benar hal itu. Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat tersebut tidak banyak bicara tentang kemenangan elektoral. Ia justru berkali-kali membawa percakapan ke sawah, pupuk, gabah, hingga tengkulak. Politik, di tangannya, diupayakan kembali menjadi urusan dapur rakyat.

Ia mengisahkan bagaimana harga gabah petani sempat dipermainkan syarat kualitas yang rumit dan tata niaga yang tambun. Petani bekerja berbulan-bulan, tetapi keuntungan justru mengalir ke rantai distribusi yang panjang dan sering kali eksploitatif. Dalam lanskap seperti itu, negara hadir terlambat, atau kadang terlalu sibuk mengurus administrasi.

Dedi menyebut harga gabah kini bisa menyentuh Rp7.000 per kilogram setelah intervensi dilakukan. Klaim itu tentu dapat diperdebatkan efektivitas dan keberlanjutannya. Tapi yang menarik bukan semata angkanya. Yang penting adalah arah pesannya: politik mesti kembali berpihak pada mereka yang paling dekat dengan lumpur, bukan hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Di Jawa Barat, pesan itu menemukan konteksnya sendiri. Provinsi ini adalah paradoks raksasa. Ia menjadi jantung industri nasional sekaligus salah satu lumbung pangan terbesar. Di satu sisi, kota-kotanya tumbuh dengan beton dan pusat perbelanjaan. Di sisi lain, desa-desanya perlahan kehilangan tanah produktif akibat ekspansi properti dan infrastruktur. Anak-anak muda desa makin jarang ingin menjadi petani. Sawah diwariskan, lalu dijual.

Tema “PANgan Kuat, Indonesia Hebat” akhirnya tidak berhenti sebagai permainan akronim politik. Ia bersentuhan dengan kegelisahan yang lebih mendasar: apakah Indonesia masih memiliki masa depan pangan di tengah modernitas yang rakus lahan?

Dedi mencoba membawa PAN masuk ke percakapan itu lewat konsep rahmatan lil ‘alamin yang ia kaitkan dengan lingkungan hidup. Matahari, tanah, air, dan udara ia tempatkan bukan sekadar ornamen pidato religius, melainkan fondasi etik politik. Sebuah gagasan yang menarik, meski tantangannya justru terletak pada konsistensi praksis. Sebab sejarah politik Indonesia terlalu sering dipenuhi pidato hijau yang berhenti di spanduk acara.

Membasuh Luka yang Tak Terlihat

Sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan PAN bukan cuma elektabilitas. Melainkan kemampuan membangun kembali percakapan yang jujur dengan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, relasi publik dan elite mengalami keretakan yang halus tetapi dalam. Rakyat makin sulit membedakan mana komunikasi politik dan mana pemasaran citra. Media sosial mempercepat semuanya: pujian menjadi berisik, kritik menjadi bising, dan kebenaran sering kalah cepat dibanding potongan video emosional.

Akibatnya, politik kehilangan ruang kontemplasi. Ia berubah menjadi perlombaan merebut perhatian.
Pelantikan PAN di Soreang tampak mencoba mengambil jalan berbeda. Setidaknya dalam narasi yang dibangun. Mereka berbicara tentang loyalitas, pangan, petani, lingkungan, dan kesetiaan pada rakyat kecil. Sebuah usaha untuk mengembalikan politik sebagai percakapan moral, bukan sekadar kompetisi kekuasaan.

Tentu publik berhak skeptis. Sebab sejarah demokrasi Indonesia penuh dengan pidato indah yang kandas di meja birokrasi. Tapi skeptisisme pun memerlukan ruang dialog. Dan mungkin, di tengah demokrasi yang mudah gaduh, usaha membuka kembali dialog itu sendiri sudah menjadi langkah penting.

Di ujung acara, tepuk tangan kembali menggema. Para kader berdiri, sebagian mengangkat tangan, sebagian lain kembali sibuk merekam panggung dengan telepon genggam mereka. Di luar gedung, langit Soreang mulai redup. Matahari perlahan turun ke barat, setia pada orbitnya.

Dan politik, seperti matahari itu, pada akhirnya akan selalu diuji oleh satu hal sederhana: apakah ia benar-benar memberi hangat bagi mereka yang hidup paling dekat dengan dingin kehidupan.

Reporter : Red – Komala

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

....