Jurnalis9.com Bandung Barat, 13 Mei 2026. Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat menilai klarifikasi yang disampaikan Kepala BKSM Kabupaten Bandung Barat terkait tuduhan dugaan perselingkuhan sebaiknya dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak terkait agar prosesnya lebih transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Ketua Pokja, klarifikasi yang hanya disampaikan secara sepihak berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar proses penjelasan dilakukan dengan pendampingan lembaga internal pemerintah, seperti Inspektorat atau BKPSDM.
“Kalau hanya klarifikasi sepihak, publik masih bisa bertanya-tanya. Dengan didampingi pihak terkait, prosesnya akan lebih kuat dan tidak dianggap sekadar cuci tangan,” ujarnya di Bandung Barat, Rabu (13/5/2026).
Ia menambahkan, persoalan yang menyangkut pejabat publik perlu disikapi secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah. Menurut dia, langkah komunikasi yang jelas dan terukur dapat membantu meredam spekulasi di ruang publik.
Ketua Pokja juga menyampaikan kekecewaannya terhadap cara klarifikasi yang saat ini beredar. Ia menilai penjelasan tertulis saja belum cukup untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau memang ingin membantah, lakukan konferensi pers. Sampaikan langsung ke publik supaya tidak ada spekulasi liar,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan untuk memperkeruh keadaan ataupun menggiring opini tertentu. Ia menilai transparansi justru diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Di sisi lain, Ketua Pokja mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menyikapi isu tersebut. Semua pihak diminta menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Menurut dia, penyebaran informasi yang belum pasti dapat berdampak pada reputasi individu maupun institusi. Karena itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, terutama di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKSM Kabupaten Bandung Barat belum memberikan keterangan tambahan selain klarifikasi tertulis yang sebelumnya telah beredar. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp kepada pihak terkait juga belum memperoleh respons.
Dalam praktik pemerintahan, transparansi komunikasi pejabat publik dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, penyampaian klarifikasi secara terbuka kerap dianggap mampu meminimalkan kesalahpahaman serta mencegah munculnya spekulasi yang berkembang lebih luas.
Reporter : Red