Jurnalis9.com Bandung Barat, 14 Agustus 2026. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah menjadi tempat pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026. Pertemuan ini diselenggarakan menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan dihadiri jajaran pimpinan daerah, anggota dewan, serta perwakilan instansi setempat.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhammad Mahdi, menegaskan bahwa tema nasional peringatan kemerdekaan tahun ini, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus diwujudkan dalam kerja nyata di tingkat daerah. Dalam sambutannya, Mahdi menekankan bahwa kedaulatan berarti kemampuan bangsa menentukan masa depan secara mandiri, sementara keadilan dan kemakmuran menuntut hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan sosial.
”Kemerdekaan ini diraih dengan tetesan darah, keringat, air mata, dan pengorbanan jiwa raga dari para pahlawan bangsa. Mari kita renungkan kembali semangat juang para pendahulu kita, dan kita isi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran rakyat,” kata Mahdi di hadapan para wakil ketua DPRD KBB, yakni Dadan Supardan, Hj. Pipih Supriati, dan Asep Dedi, serta Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail dan Sekretaris DPRD Ricky Riyadi.
Melalui penayangan konferensi video dari Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian dan arah kebijakan pemerintah setelah 21 bulan masa kepemimpinan. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi persoalan mendasar masyarakat melalui langkah-langkah transformatif, terutama di bidang ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan sosial.
Di sektor pangan, pemerintah mencatatkan pencapaian swasembada pada delapan komoditas utama, termasuk beras, jagung, dan gula konsumsi. Keberhasilan ini didukung pemangkasan 145 aturan penyaluran pupuk menjadi satu regulasi terpadu serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang meningkatkan produktivitas petani. Langkah tersebut berjalan seiring dengan capaian ekonomi nasional yang mencatatkan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I-2026 dan realisasi investasi semester I-2026 sebesar Rp1.010 triliun.
Presiden Prabowo juga memaparkan penataan mendasar pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui perampingan dari 1.074 BUMN menjadi target 300 BUMN produktif melalui Danantara, yang menghemat biaya operasional hingga Rp50 triliun per tahun. Di samping penutupan 1.000 tambang timah ilegal yang mendongkrak keuntungan PT Timah hingga sembilan kali lipat, pemerintah mencatat penghentian impor solar sejak 1 Juli 2026 melalui program B50 serta reaktivasi 104 pesawat Garuda Indonesia. Di bidang hukum, BPK mencatat penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi bagi 121 hakim, dan pemerintah menaikkan remunerasi hakim junior hingga 280 persen guna memperkuat independensi peradilan.
Pembangunan berbasis kemasyarakatan turut diperkuat lewat target penyelesaian 5.000 jembatan desa, pembangunan 3.000 titik air bersih, pengoperasian 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta pengembangan 100 kampung nelayan dari target 1.386 lokasi. Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah merenovasi 71.744 sekolah, menyediakan sarana pembelajaran digital interaktif, menggerakkan program Sekolah Rakyat yang mengantarkan para siswa meraih prestasi di bidang matematika dan olimpiade sains, serta memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi puluhan juta warga.
Rangkaian pembahasan dalam sidang paripurna di Kabupaten Bandung Barat serta penyampaian pidato kenegaraan memperlihatkan pentingnya keselarasan arah antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Kemerdekaan dimaknai sebagai kerja bersama yang berkesinambungan untuk menghadirkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reporter : Komala