Jurnalis9.com Ngamprah, 26 Juli 2026. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai ruang pendidikan politik bagi kader partai. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat pada Minggu, 26 Juli 2026, menghadirkan diskusi sejarah, pembacaan puisi, malam renungan, serta doa lintas agama. Fokus utamanya ialah mengajak peserta memahami salah satu peristiwa penting yang membentuk dinamika demokrasi Indonesia.
Acara dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat Tuti Turimayanti, Sekretaris DPC Fajar Taufik, Bendahara DPC Endang Al Haetami, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Iwan Ridwan Setiawan dan Deni Setiawan, jajaran pengurus partai, tokoh lintas agama, serta tamu undangan. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembahasan sejarah politik diposisikan sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama, bukan semata agenda internal organisasi.
Dalam sambutannya, Tuti Turimayanti menegaskan bahwa peringatan Kudatuli dimaksudkan agar kader memahami perjalanan panjang yang melatarbelakangi lahirnya PDI Perjuangan. Menurut dia, generasi saat ini menikmati hasil dari perjuangan politik yang berlangsung pada masa ketika ruang demokrasi masih dibatasi.
“Kita semua serentak memperingati sejarah Peristiwa Kudatuli. Dengan rangkaian kegiatan ini kita bisa memahami perjuangan Ibu Megawati. Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah,” kata Tuti.
Ia juga mengaitkan semangat perjuangan tersebut dengan tugas wakil rakyat saat ini. Tuti mengatakan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat tengah berupaya memperjuangkan penyelesaian persoalan dana yang gagal dibayarkan pemerintah provinsi, termasuk dampak defisit anggaran terhadap berbagai program pembangunan.
“Legislatif harus terus berjuang demi kepentingan rakyat. Karena itu kami terus berdiskusi dan saling menguatkan,” ujarnya.
Pemaparan sejarah kemudian dilanjutkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Iwan Ridwan Setiawan. Ia menyampaikan kesaksiannya sebagai orang yang berada di Jakarta ketika Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Menurut dia, Kudatuli tidak dapat dipisahkan dari konflik kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia setelah Kongres Medan menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum, sementara mayoritas kader tetap memberikan dukungan kepada Megawati Soekarnoputri.
Iwan menjelaskan bahwa situasi politik pada masa Orde Baru membuat ruang kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, ketika itu menjadi tempat berkumpulnya kader dan masyarakat yang menyuarakan aspirasi politik. Ketegangan memuncak pada 27 Juli 1996 ketika penyerbuan terhadap kantor tersebut berujung pada bentrokan dan meluas menjadi kerusuhan di sejumlah titik ibu kota.
“Partai ini lahir dari perjuangan yang panjang. Peristiwa Kudatuli menjadi sejarah yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Karena itu kita harus menjaga solidaritas dan memahami perjalanan sejarah partai,” katanya.
Materi yang dibagikan kepada peserta menjelaskan kronologi Kudatuli secara berurutan, mulai dari situasi politik Indonesia pada awal 1990-an, munculnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Kongres Medan, hingga pecahnya kerusuhan pada 27 Juli 1996. Dalam paparan tersebut juga dijelaskan dampak kemanusiaan, sosial, politik, serta perhatian berbagai lembaga terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul setelah peristiwa itu.
Paparan juga menggarisbawahi bahwa Kudatuli menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang kemudian mendorong menguatnya tuntutan reformasi. Dari sudut pandang sejarah politik, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana konflik internal partai berkembang menjadi persoalan nasional ketika ruang demokrasi berada dalam tekanan. Karena itu, kajian terhadap Kudatuli tidak hanya berkaitan dengan perjalanan satu partai politik, melainkan juga menjadi bagian dari pembelajaran mengenai hubungan antara negara, masyarakat, dan kebebasan politik.
Di sisi lain, materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader berupaya menempatkan sejarah dalam kerangka yang lebih luas. Peserta diajak memahami bahwa demokrasi memerlukan penghormatan terhadap konstitusi, penyelesaian perbedaan melalui dialog, perlindungan terhadap hak warga negara, serta penegakan hukum yang adil. Nilai-nilai tersebut menjadi inti refleksi yang dibangun sepanjang kegiatan.
Malam renungan dan doa lintas agama menutup seluruh rangkaian acara. Kehadiran tokoh berbagai agama memberi pesan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi upaya membangun persatuan. Dalam konteks itu, sejarah dipandang bukan sebagai ruang untuk memperpanjang pertentangan, melainkan sebagai bahan evaluasi agar praktik demokrasi Indonesia berkembang ke arah yang lebih dewasa.
Peringatan Kudatuli di Bandung Barat akhirnya memperlihatkan bahwa pendidikan politik tidak berhenti pada pengenalan sejarah organisasi. Yang lebih penting ialah bagaimana pengalaman masa lalu diterjemahkan menjadi pelajaran untuk menghadapi tantangan demokrasi masa kini. Sejarah memang tidak dapat diubah, tetapi cara memaknainya akan menentukan kualitas kehidupan politik pada masa mendatang. Selama perbedaan diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan hak warga negara, pengalaman kelam seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dapat menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadaban.
Reporter : Komala Sari