Jurnalis9.com Cikahuripan, 5 Sept 2026 Tiga tahun perjalanan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat memasuki fase yang menuntut organisasi itu mempertegas fungsi pengawasan publik. Peringatan ulang tahun ketiga LAKI KBB di Villa Rumah Kayu Organik, Jalan Kolonel Masturi, Kampung Pojok Tengah, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, diisi dengan seruan menjaga integritas dan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Tema “Menjaga Integritas Menuju KBB Bebas Korupsi” menjadi benang merah kegiatan tersebut. Hadir Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid, Sekretaris Kesbangpol Bandung Barat Agnes Virganty, Camat Lembang Bambang Eko Wahyudi, Kapolsek Lembang AKP Dana Suhenda, Ketua TP-PKK Kecamatan Lembang Maya Ekawati, Kepala Desa Cibodas Dindin Sukaya, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pengurus LAKI.
Ketua panitia Dadan Suryansyah mengatakan peringatan ulang tahun LAKI KBB sebelumnya berlangsung di Cimareme dan Pangalengan. Tahun ini Lembang menjadi lokasi kegiatan. Peserta mengenakan pakaian bernuansa merah putih untuk turut memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan diisi dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars LAKI, perlombaan, musik, pemotongan tumpeng, dan makan bersama. Namun, agenda utama organisasi tetap diarahkan pada penguatan gerakan antikorupsi di tingkat masyarakat. Dadan menyebut LAKI KBB juga menyiapkan kegiatan mitigasi antikorupsi serta rencana penyampaian perkembangan pengawasan di Bandung Barat kepada pemerintah pusat.
Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid menyatakan organisasi akan tetap menjalankan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga legislatif. Kritik, menurut dia, diarahkan pada kebijakan dan jabatan, bukan terhadap pribadi.
“LAKI tetap akan mengkritisi jabatan dan kebijakannya, bukan personal. Oleh karena itu, sebetulnya kita adalah saudara,” kata Gunawan.
Gunawan mengatakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat telah diundang dalam kegiatan tersebut, meski tidak seluruhnya hadir. Ia juga menyebut LAKI KBB saat ini memiliki 521 anggota, sedangkan peserta yang hadir dalam kegiatan lebih banyak berasal dari unsur pengurus.
Pernyataan Gunawan memperlihatkan posisi LAKI sebagai organisasi masyarakat yang ingin mempertahankan jarak kritis dengan kekuasaan. Sikap tersebut sekaligus membawa konsekuensi: setiap kritik terhadap kebijakan publik harus disertai data, argumentasi, dan mekanisme penyampaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolsek Lembang Kompol Dana Suhenda menekankan batas penting dalam menjalankan fungsi kontrol masyarakat. Menurut dia, organisasi masyarakat dapat menjadi mitra aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.
“Korupsi ini adalah musuh bersama. Integritas adalah modal utama bagi pemberantasan korupsi,” ujar Dana.
Ia meminta LAKI mengedepankan sinergi dan menghindari kontroversi yang tidak memiliki dasar. Dugaan pelanggaran, kata Dana, harus dibuktikan dengan data dan diproses melalui jalur hukum.
“Jangan melakukan asumsi, tetapi harus dibuktikan dengan data. Jangan main hakim sendiri, mari proses secara hukum,” katanya.
Pesan itu relevan dengan posisi organisasi masyarakat sebagai pengawas eksternal. Kontrol publik memiliki nilai ketika mampu menguji kebijakan berdasarkan fakta, menemukan persoalan, lalu mendorong penyelesaiannya melalui institusi yang berwenang. Sebaliknya, tuduhan tanpa bukti dapat mengaburkan substansi pengawasan.
Camat Lembang Bambang Eko Wahyudi juga menyatakan dukungan terhadap agenda antikorupsi. Pengalamannya selama sembilan tahun di Inspektorat Kabupaten Bandung Barat membuatnya memahami pentingnya pengawasan internal dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Bambang menyoroti persoalan aset pemerintah daerah di kawasan Lembang. Ia menyebut masih terdapat aset yang tercatat secara administratif, tetapi status kepemilikannya belum sepenuhnya diperkuat sebagai hak pemerintah daerah. Persoalan aset menjadi bagian penting dalam tata kelola karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan kekayaan daerah.
Sementara itu, Agnes Virganty yang mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kontrol sosial dari masyarakat. LAKI disebut ikut mengawal sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengelolaan sampah, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Agnes mendorong pendidikan antikorupsi diperluas hingga masyarakat. Ia memperkenalkan prinsip “Jumat Bersepeda” sebagai pengingat tujuh nilai, yakni jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, dan adil.
Di lokasi kegiatan juga terdapat karangan bunga dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat HJ Pipih Supriati, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, Kapolres Cimahi AKBP Moh. Faruk Rozi, serta Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Tiga tahun perjalanan LAKI KBB akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada usia organisasi: seberapa efektif kontrol masyarakat diterjemahkan menjadi perbaikan tata kelola. Jawabannya tidak ditentukan oleh banyaknya kritik atau kerasnya pernyataan, melainkan oleh kemampuan organisasi menjaga independensi, menggunakan data, menghormati proses hukum, dan memastikan setiap pengawasan berujung pada kepentingan publik.
Jika prinsip itu konsisten dijalankan, gerakan antikorupsi dapat bergerak dari sekadar kritik menuju penguatan sistem pengawasan. Pemerintah membutuhkan kontrol, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, dan aparat penegak hukum membutuhkan laporan yang dapat diverifikasi. Di titik itulah integritas menjadi ukuran paling penting bagi LAKI KBB dalam memasuki tahun-tahun berikutnya.
Reporter : Komala