Jurnalis9.com Lembang, 11 Juli 2026. Perdebatan mengenai tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung Barat kembali mengemuka dalam Rembug Stunting Tingkat Desa yang berlangsung di Aula Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Sabtu, 11 Juli 2026. Forum ini tidak sekadar membahas jumlah anak yang masuk kategori terindikasi stunting, tetapi juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni akurasi data sebagai pijakan penyusunan kebijakan.
Desa Gudangkahuripan mencatat 58 anak terindikasi stunting berdasarkan data awal. Namun, angka tersebut belum dapat dimaknai sebagai jumlah kasus stunting yang telah dipastikan. Seluruh data masih harus melalui proses validasi lapangan melalui pengukuran ulang tinggi badan dan berat badan balita.
Penjelasan itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam paparan tenaga kesehatan dari Puskesmas Jayagiri. Menurut pihak puskesmas, data yang muncul dalam Sistem Informasi Gizi (SIGIZI) merupakan hasil pengolahan awal berdasarkan pengukuran antropometri. Sistem secara otomatis mengidentifikasi anak yang berpotensi mengalami stunting, tetapi penetapan status akhir baru dilakukan setelah proses verifikasi.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar sasaran yang membutuhkan. Kesalahan data berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sekaligus memengaruhi gambaran capaian pembangunan kesehatan daerah.
Kepala Desa Gudangkahuripan Agus Karyana menilai kualitas data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya percepatan penanganan stunting. Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar kondisi riil di lapangan dapat tergambar secara utuh.
“Harapan kami, data yang digunakan merupakan data yang sudah tervalidasi sehingga intervensi bisa tepat sasaran. Kalau datanya baik, langkah yang diambil juga akan lebih efektif,” kata Agus seusai kegiatan.
Ia menambahkan, pemerintah desa tidak hanya bertumpu pada proses pendataan. Edukasi kepada masyarakat tetap menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan perilaku keluarga, khususnya dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, masih menjadi tantangan yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Agus juga menilai keberadaan Program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok sasaran. Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada pengawasan dan pendampingan di tingkat desa.
Camat Lembang Bambang Eko Setyowahjudi melihat persoalan stunting tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan dasar. Posyandu, menurutnya, harus berkembang menjadi pusat pemantauan tumbuh kembang anak, bukan sekadar tempat penimbangan rutin setiap bulan.
Ia menegaskan bahwa pencegahan stunting dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi fase yang menentukan kualitas pertumbuhan anak.
“Keberhasilan menurunkan angka stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua,” ujar Bambang.
Pandangan serupa disampaikan Ketua TP PKK Kecamatan Lembang Maya Ekawati. Dari hasil pendampingan di lapangan, ia melihat masih terdapat keluarga yang belum memanfaatkan layanan Posyandu secara optimal meskipun fasilitas kesehatan telah tersedia.
Untuk menjawab persoalan tersebut, TP PKK Kecamatan Lembang memperkenalkan program Gedor Pintu, yakni kunjungan langsung ke rumah warga oleh kader Posyandu bersama bidan desa, tenaga gizi, dan unsur terkait.
Menurut Maya, pendekatan itu ditempuh karena edukasi di Posyandu belum tentu menjangkau seluruh keluarga. Sebagian masyarakat masih enggan datang, sementara pendampingan justru dibutuhkan bagi kelompok yang paling rentan.
Program jemput bola itu diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga sehingga persoalan gizi dapat diketahui lebih dini sebelum berkembang menjadi stunting.
Di tingkat kabupaten, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Berdasarkan paparan Puskesmas Jayagiri, terdapat lebih dari 5.000 anak di Kabupaten Bandung Barat yang masuk kategori terindikasi stunting berdasarkan SIGIZI. Angka tersebut masih terus diverifikasi melalui Bulan Penimbangan Balita yang berlangsung sepanjang Juli.
Kondisi itu sekaligus memperlihatkan bahwa tingginya angka indikasi tidak selalu identik dengan meningkatnya kasus stunting. Sebaliknya, data yang terbuka justru mencerminkan upaya pencatatan yang dilakukan secara lebih menyeluruh sehingga memudahkan pemerintah menentukan prioritas intervensi.
Rembug Stunting di Gudangkahuripan memperlihatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan semata menurunkan angka statistik, melainkan memastikan setiap kebijakan dibangun di atas data yang valid. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi faktor penentu yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun aplikasi pendataan.
Pada akhirnya, keberhasilan menekan stunting tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah kasus. Yang lebih penting adalah terbentuknya sistem yang mampu mendeteksi risiko lebih dini, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menumbuhkan kesadaran keluarga bahwa investasi terbesar bagi masa depan bangsa dimulai dari kesehatan ibu dan anak di tingkat rumah tangga.
Reporter : M. Ray