Jurnalis9.com Cililin, 1 Agustus 2026. Penantian panjang warga Desa Kidang Pananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya mulai menemukan kepastian. Setelah sekitar 15 tahun diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ruas Jalan Kabupaten yang menghubungkan Tanjungwangi–Kidang Pananjung–Mukapayung kini memasuki tahap awal perbaikan. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) telah dimulai sebagai bagian dari persiapan pekerjaan infrastruktur yang direncanakan berlangsung pada 2026.
Kondisi tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun harus berhadapan dengan akses jalan yang rusak. Bagi warga Kidangpananjung, jalan bukan hanya jalur penghubung antardesa, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kerusakan yang berlangsung lama telah menambah biaya transportasi, memperlambat distribusi hasil pertanian, hingga menyulitkan warga saat membutuhkan layanan kesehatan darurat.
Kepala Desa Kidang Pananjung, Hj. Yuyu Yuhaeni, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Bupati, Wakil Bupati, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang telah memasukkan ruas jalan tersebut ke dalam daftar pembangunan tahun ini.
“Alhamdulillah tahun 2026 sudah ada rencana bahwa Jalan Desa Kidangpananjung yang berstatus jalan kabupaten akan diperbaiki. Sekarang sudah mulai dengan pembangunan TPP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Yuyu.
Ruas jalan sepanjang sekitar tujuh kilometer itu menghubungkan wilayah Tanjungwangi hingga Kidang Pananjung dan menjadi akses menuju Mukapayung. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah desa, jalan tersebut direncanakan menggunakan lapisan hotmix. Meski demikian, rincian teknis pelaksanaan masih mengikuti tahapan pekerjaan dari pemerintah daerah.
Yuyu mengungkapkan, pemerintah desa tidak pernah berhenti mengajukan perbaikan jalan melalui Musrenbang. Hampir setiap tahun usulan itu kembali disampaikan dengan harapan memperoleh prioritas pembangunan. Penantian selama satu setengah dekade akhirnya membuahkan hasil ketika ruas tersebut masuk dalam rencana pembangunan tahun 2026.
Lamanya proses itu memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan kesinambungan antara aspirasi masyarakat, perencanaan pemerintah, dan kemampuan anggaran daerah. Jalan yang berstatus jalan kabupaten memang berada dalam kewenangan pemerintah daerah sehingga desa hanya dapat memperjuangkan usulan melalui mekanisme perencanaan yang tersedia.
Dampak jalan rusak paling terasa pada sektor ekonomi. Mayoritas penduduk Kidang Pananjung bekerja sebagai petani, peternak, pelaku usaha mikro, serta pengolah hasil pertanian. Sayuran, singkong, pisang, dan berbagai komoditas lainnya setiap hari dikirim menuju pasar di Bandung dan Cimahi. Desa ini juga dikenal memiliki produk unggulan berupa tape singkong dan tape ketan hitam yang telah memperoleh sertifikat halal sehingga memiliki peluang pemasaran yang lebih luas.
Namun, distribusi hasil pertanian sering terkendala kondisi jalan. Waktu tempuh menjadi lebih lama, biaya angkut meningkat, dan kualitas hasil panen berisiko menurun apabila pengiriman terlambat. Perbaikan jalan diharapkan dapat memangkas hambatan tersebut sehingga daya saing produk pertanian desa ikut meningkat.
Persoalan serupa juga dirasakan pada sektor pendidikan. Di Kidangpananjung terdapat dua sekolah dasar, satu madrasah tsanawiyah, dan satu sekolah menengah kejuruan. Banyak pelajar yang melanjutkan pendidikan ke Kecamatan Cililin maupun Kecamatan Cihampelas dengan jarak sekitar 15 kilometer.
Menurut Yuyu, beban terbesar masyarakat bukan hanya biaya pendidikan, melainkan ongkos transportasi. Dalam sehari, biaya perjalanan pulang pergi dapat mencapai sekitar Rp50 ribu. Nilai itu menjadi pengeluaran yang cukup besar bagi keluarga petani yang pendapatannya bergantung pada hasil panen dan kondisi cuaca.
Akses kesehatan pun menghadapi persoalan yang sama. Rumah sakit rujukan terdekat berada di RSUD Cililin dengan jarak sekitar 15 kilometer. Dalam keadaan darurat, perjalanan dapat memakan waktu satu hingga dua jam akibat kondisi jalan yang belum memadai. Bagi masyarakat pedesaan, keterlambatan memperoleh layanan kesehatan sering kali menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas infrastruktur.
Di sisi lain, tantangan sektor pertanian belum berhenti pada persoalan jalan. Musim kemarau masih menjadi ancaman karena sebagian besar lahan belum didukung jaringan irigasi yang memadai. Petani sangat bergantung pada curah hujan untuk menjaga produktivitas lahan.
“Kalau ada hujan, petani bisa panen. Kalau tidak ada hujan, hasil pertanian tentu sangat terbatas karena belum ada irigasi yang mencukupi,” ujar Yuyu.
Meski demikian, desa terus menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Program kesehatan berjalan melalui tujuh posyandu yang aktif, sementara upaya penanganan stunting menunjukkan hasil positif dengan angka kasus yang relatif rendah. Pemerintah desa juga terus mendorong penguatan UMKM, pengembangan potensi wisata lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Perbaikan Jalan Kabupaten Tanjungwangi–Kidang Pananjung–Mukapayung pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar proyek fisik. Infrastruktur yang layak akan menentukan kecepatan distribusi hasil pertanian, membuka akses pendidikan yang lebih terjangkau, mempercepat layanan kesehatan, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah penantian selama 15 tahun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana pembangunan terlaksana sesuai target sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang selama ini menunggu perubahan.
Reporter : Komala Sari