Jurnalis9.com Ngamprah, 17 Agustus 2026 Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapang Mekar Sari, Kabupaten Bandung Barat, menjadi ruang bagi Bupati Jeje Ritchie Ismail untuk menyampaikan catatan pembangunan daerah. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, pelajar, organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat, Jeje menempatkan kemerdekaan dalam ukuran yang lebih konkret: kualitas jalan, rumah warga, ruang kelas, pelayanan publik, dan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” yang diusung pada peringatan tahun ini diterjemahkan Jeje ke dalam tiga ukuran. Berdaulat berarti mampu menentukan masa depan dengan kekuatan sendiri. Adil berarti pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan masyarakat. Adapun makmur berarti kemerdekaan harus berujung pada kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.
Penekanan tersebut menarik karena pidato kepala daerah tidak berhenti pada narasi kebangsaan. Jeje justru mengakui masih adanya pekerjaan rumah di Kabupaten Bandung Barat. “Masih ada ruas jalan yang harus diperbaiki. Masih ada rumah yang belum layak. Masih ada ruang kelas yang membutuhkan penanganan. Dan masih ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” kata Jeje.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang direncanakan. Persoalannya adalah sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan warga. Jalan yang rusak tetap menjadi persoalan meskipun pemerintah memiliki agenda pembangunan. Rumah tidak layak huni tetap menjadi masalah ketika keluarga belum memperoleh tempat tinggal yang memadai. Begitu pula sekolah dengan ruang kelas yang membutuhkan perbaikan.
Jeje menyebut pemerintah daerah pada 2026 memperbaiki 34 ruas jalan dan satu jembatan. Pada sektor perumahan, terdapat 367 unit rumah tidak layak huni yang sedang diperbaiki. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan perbaikan 146 ruang kelas yang tersebar di 79 sekolah dasar.
Angka tersebut menunjukkan skala kebutuhan yang masih harus ditangani. Namun, angka juga membutuhkan pembuktian di lapangan. Perbaikan infrastruktur akan memiliki arti apabila kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya bertahan dalam jangka panjang. Demikian pula rehabilitasi rumah dan ruang kelas harus dilihat dari perubahan kondisi warga dan lingkungan belajar, bukan hanya jumlah unit yang tercatat dalam laporan.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menyatakan terus mendukung sejumlah agenda nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta pengendalian inflasi daerah. Jeje menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan nasional dapat memberikan manfaat nyata di tingkat daerah.
Di tingkat pemerintahan desa, Jeje menyebut program Sapoé-Sadesa sebagai salah satu pendekatan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah daerah turun ke desa setiap pekan untuk mendengar aspirasi dan melihat persoalan secara langsung. “Setiap minggu kita turun ke desa, mendengar aspirasi, melihat persoalan secara langsung, dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Pendekatan semacam itu penting karena banyak persoalan pembangunan memiliki karakter lokal. Pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan warga ketika pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Namun, kunjungan lapangan pada akhirnya tetap harus diikuti mekanisme tindak lanjut yang jelas agar aspirasi tidak berhenti sebagai catatan.
Dalam upacara tersebut, Jeje juga menyematkan Satyalancana Karya Satya kepada tiga aparatur sipil negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/TK/Tahun 2026 tertanggal 13 Juli 2026. Tatang Rustandi menerima Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, Hadian Sundara menerima XX Tahun, dan Raden Muhammad Wahyudi menerima X Tahun.
Penghargaan tersebut memberi dimensi lain pada peringatan kemerdekaan, yakni pentingnya pengabdian aparatur dalam menjalankan pemerintahan. Penghargaan terhadap masa kerja harus berjalan seiring dengan tuntutan terhadap kualitas pelayanan. Aparatur bukan hanya dituntut hadir dalam struktur birokrasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupaten Bandung Barat memasuki usia 19 tahun dengan pekerjaan pembangunan yang masih panjang. Jalan, perumahan, pendidikan, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian yang saling berkaitan. Infrastruktur tanpa peningkatan kualitas manusia tidak cukup. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan juga menyisakan persoalan.
Karena itu, pesan Jeje mengenai “kerja nyata” menjadi penting untuk diuji melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Kemerdekaan di tingkat daerah pada akhirnya tidak berhenti pada upacara dan pidato. Maknanya terlihat ketika warga memperoleh akses jalan yang layak, anak-anak belajar di ruang kelas yang aman, keluarga menempati rumah yang sehat, dan masyarakat memperoleh pelayanan publik tanpa proses yang berbelit.
Di titik tersebut, tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” memiliki konsekuensi yang jelas bagi pemerintah daerah. Kedaulatan membutuhkan kapasitas pemerintahan, keadilan membutuhkan pemerataan, sementara kemakmuran membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dari konsistensi pelaksanaan program dan keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan hasilnya.
Bagi Bandung Barat, peringatan HUT ke-81 RI dapat menjadi penanda untuk melihat kembali capaian sekaligus kekurangan pembangunan. Tantangannya bukan hanya menyusun daftar program baru, melainkan memastikan pekerjaan yang sudah ditetapkan benar-benar selesai, tepat sasaran, dan memberikan manfaat. Di situlah amanah pemerintahan memperoleh ukuran yang paling konkret: perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Reporter : Komala