Pasirhalang, 24 Agustus 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat kembali membawa Gerakan Pangan Murah (Gapura Amanah) lebih dekat kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan berlangsung di Lapang CV Cahaya Gumilang, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, bersamaan dengan rangkaian Milangkala ke-156 Desa Pasirhalang dan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Lukmanul Hakim mengatakan program tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu pemerintah daerah mengendalikan inflasi. Sejumlah komoditas pangan strategis dijual dengan harga di bawah harga pasar.
“Yang terpenting dari kegiatan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi,” kata Lukmanul.
Daftar harga yang ditawarkan menunjukkan intervensi pemerintah pada sejumlah kebutuhan rumah tangga. Beras premium dijual Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.500 per liter, gula Rp16.500 per kilogram, dan telur Rp23.000 per kilogram. Beras SPHP tersedia Rp60.000 untuk kemasan lima kilogram.
Komoditas lain juga disediakan. Daging ayam dijual Rp39.500 per kilogram, daging sapi Rp120.000 per kilogram, kentang Rp18.000 per kilogram, dan terigu Rp9.000 per kilogram. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting ditawarkan Rp10.000 per kemasan. Sosis tersedia dengan harga mulai Rp15.500.
Harga tersebut menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Lukmanul menyebut antusiasme warga terlihat karena selisih harga bahan pangan menjadi pertimbangan penting dalam mengatur belanja rumah tangga.
“Antusiasme masyarakat begitu besar karena mereka ingin mendapatkan bahan pangan dengan harga murah di bawah pasar,” ujarnya.
Di titik ini, Gerakan Pangan Murah mempunyai fungsi ganda. Program tersebut memberikan keuntungan langsung kepada konsumen melalui harga yang lebih rendah, sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan intervensi ketika harga pangan berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
Namun, efektivitas program semacam ini tidak cukup diukur dari ramainya masyarakat yang datang berbelanja. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh intervensi mampu menjaga daya beli dan kestabilan harga secara berkelanjutan.
Harga pangan bergerak mengikuti banyak faktor. Pasokan dari sentra produksi, biaya distribusi, cuaca, permintaan masyarakat, hingga kondisi pasar dapat memengaruhi harga komoditas. Karena itu, pangan murah di satu lokasi dan waktu tertentu perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi yang lebih luas.
Lukmanul menyatakan program tersebut akan terus dilaksanakan. DKPP Kabupaten Bandung Barat tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
“Jelas, ini berlanjut terus,” kata Lukmanul.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut menjadi penting karena pengendalian harga pangan tidak dapat hanya mengandalkan penjualan komoditas murah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta informasi harga yang transparan bagi masyarakat.
Program Gapura Amanah juga menunjukkan bagaimana kebijakan pangan diterjemahkan sampai ke tingkat desa. Ketika masyarakat dapat memperoleh beras, minyak goreng, telur, gula, dan kebutuhan lain dengan harga terjangkau, kebijakan tersebut memiliki dampak yang langsung terasa dalam pengeluaran rumah tangga.
Lukmanul berharap masyarakat memanfaatkan kegiatan yang disediakan pemerintah daerah. Ia menyebut intervensi pangan diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi tekanan belanja sekaligus memberikan efek terhadap perkembangan harga di pasar.
“Pemerintah daerah selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan, termasuk juga ketika masyarakat membutuhkan pangan dengan harga murah,” ujarnya.
Di sisi lain, keberlanjutan program menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Pangan murah tidak boleh dipahami sebagai solusi tunggal terhadap persoalan harga pangan. Program tersebut perlu berjalan bersama penguatan produksi, distribusi, pemantauan harga, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Dari sisi kebijakan, pendekatan tersebut membuat Gerakan Pangan Murah memiliki relevansi lebih luas daripada sekadar transaksi jual beli dengan harga rendah. Pemerintah sedang berupaya mempertemukan kepentingan konsumen dengan kebutuhan menjaga stabilitas pasar.
Kegiatan di Desa Pasirhalang juga memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Ketika kebutuhan pangan tersedia dengan harga terjangkau, pemerintah memiliki ruang untuk meredam sebagian tekanan yang dirasakan rumah tangga.
Kesimpulannya, Gerakan Pangan Murah DKPP Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu instrumen intervensi harga yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Namun, keberhasilannya dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kecukupan pasokan, ketepatan distribusi, serta koordinasi antarinstansi.
Pernyataan Lukmanul tentang keberlanjutan program menjadi penting dalam konteks tersebut. Pemerintah daerah tidak cukup hadir ketika harga naik atau daya beli tertekan. Kehadiran itu perlu diwujudkan melalui kebijakan pangan yang terukur, pasokan yang terjamin, dan akses masyarakat terhadap bahan pangan yang stabil. Di situlah keberadaan Gapura Amanah dapat dinilai bukan hanya dari harga murah yang ditawarkan, tetapi dari kemampuannya menjadi bagian dari sistem pengendalian pangan daerah yang berkelanjutan.
Reporter : Komala